Menjaga Nadi Ekonomi di Tengah Terjangan Air Laut Pantai Utara Jawa - Ekonomi Sirkular Katadata.co.id

Giant Sea Wall (GSW) menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam hal infrastruktur ketahanan bencana. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, GSW berperan membendung masyarakat pesisir dari terjangan air laut pantai utara Jawa, sekaligus melindungi roda perekonomian nasional. 

“Ada banyak sekali kawasan ekonomi khusus, ini jalur logistik yang luar biasa, jadi Pantura harus diselamatkan,” kata AHY, dalam Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut, di Jakarta, Senin (13/7). 

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional mencatat, kawasan Pantura menggendong kurang lebih 60% industri nasional dan menyumbang sekitar 27% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

Namun, area ini terancam terkikis akibat kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah secara bersamaan. Wilayah Semarang dan Jakarta misalnya, penurunan permukaan tanah terjadi 1-20 cm per tahun. 

Saat ini terdapat 319 kabupaten/kota dengan kerentanan iklim yang sangat tinggi dan berpotensi mengalami kerugian ekonomi hingga Rp 544 trilliun per tahun. Bila tak ditangani, kerugian ini bisa melonjak hingga Rp 2.000 triliun pada 2029.

Ini belum memperhitungkan kerugian sosial dan budaya akibat hilangnya sumber daya di pesisir, serta kerugian politik karena pulau-pulau yang tenggelam berpotensi mengubah batas dan kedaulatan negara. 

Tak cukup membentengi pesisir atau hilir, AHY juga menyebutkan perlu ada intervensi di bagian hulu dan tengah. 

“Misalnya tata ruangnya harus benar, tidak boleh diabaikan, tidak boleh kemudian sembarangan akhirnya mengurangi daya resap air,” ujarnya. AHY menekankan ada tanggung jawab pemerintah daerah di dalamnya. 

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menyatakan solusi berupa infrastruktur fisik belum cukup membendung kawasan dari risiko banjir pesisir. GSW yang tengah direncanakan baru mewakili strategi jangka panjang. 

Dia lalu menyebutkan, setidaknya ada tiga pendekatan utama yang akan dilakukan pemerintah untuk memitigasi banjir pesisir. 

“Pertama, pengendalian akar masalah yaitu mendorong pengendalian sumur bor, pengeluaran air tanah secara berkelanjutan, serta pengurangan beban bangunan di kawasan pesisir,” ucap Rachmat. 

Dua hal lainnya adalah restorasi ekosistem pesisir – restorasi mangrove sebagai benteng alami – dan kebijakan berbasis data dengan sistem perencanaan kolaboratif dan analisa terpadu.