Bos Bappenas Ingatkan Bahaya Air Laut Naik Bisa Bahayakan Ekonomi RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Permukaan laut yang naik dapat memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Efek negatif tersebut dikarenakan pusat ekonomi yang terletak di Pulau Jawa dan sebagian besar ada di daerah pesisir.

"Bahwa 60% lebih PDB kita ada di pulau Jawa, 70% lebih ada di wilayah utara Jawa, 26 persen lebih ada di Jabodetabek. Kalau itu tergenang, itu terendam, maka otomatis PDB kita langsung berpengaruh," kata Rachmat Pambudy di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Selain terhadap ekonomi, Rachmat menjelaskan bahwa kenaikan permukaan air laut juga berpengaruh ke infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial.

"Setelah infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, keberadaan orang-orang, layanan orang-orang berupa rumah sakit, fasilitas pendidikan, layanan-layanan sifatnya sosial untuk supaya masyarakat lebih sejahtera," ujarnya,

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ada beberapa aspek yang perlu disiapkan dalam mengantisipasi kenaikan permukaan air laut yang dapat berdampak kepada penduduk di pesisir. Pertama, terkait dengan infrastruktur, yakni jalan pelabuhan yang saat ini mulai menunjukkan kerusakan akibat air laut.

"Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ya rusak, ya ini akan membutuhkan anggaran yang besar juga untuk melakukan perbaikan atau preservasi," jelas AHY.

Aspek kedua adalah terkait dengan layanan dasar masyarakat pesisir, seperti akses untuk air minum, sanitasi, pendidikan dan kesehatan. Aspek ketiga adalah ekonomi, dimana kebanyakan pesisir di Indonesia merupakan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus yang juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tadi di Pantura (pantai Utara) saja paling tidak berkontribusi 27% terhadap GDP secara nasional," kata AHY.

Dirinya mengatakan bahwa tata ruang wilayah pesisir harus terus diperbaharui untuk mengantisipasi efek lebih besar dari penurunan tanah dan naiknya permukaan air laut. Selanjutnya, adalah aspek ekosistem alam pesisir yang perlu selalu dirawat dan dijaga.

Jika tidak tepat dalam merumuskan dan eksekusi kebijakan, AHY melihat pulau-pulau kecil akan sangat rentan dan hal ini bisa terkait dengan kedaulatan. Oleh karena itu, AHY menjelaskan bahwa kebijakan untuk mencegah berbagai dampak dari penurunan tanah yang juga beriringan dengan kenaikan permukaan air laut merupakan tanggung jawab lintas sektor dan wilayah karena memiliki efek jangka panjang.

"Intinya kita ingin melakukan standarisasi data, tata kelola yang juga semakin efektif dan efisien dan terakhir kita harus bisa meletakkan sejumlah prioritas kebijakan. Ini perlu diorkestrasi," bebernya.

Berdasarkan data IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, ucap AHY ada beberapa skenario-skenario akibat kenaikan permukaan air laut.

Pertama, jika kenaikan muka air laut itu hingga 0,6 meter, garis pantai kita Indonesia yang terdampak dan kemungkinan terendam air laut hingga 22 ribu lebih kilometer persegi.

"Sedangkan lebih buruk lagi jika terjadi kenaikan muka air laut hingga 1,2 meter. Bisa dilihat 49 ribu lebih kilometer persegi luas daratan yang terdampak. Ini proyeksi memang panjang 2.100 tahun ke depan," ucap AHY.

Sementara untuk 50 tahun ke depan di Indonesia bisa mengalami penurunan tanah 0,74 cm per tahun atau lebih parah dibandingkan rata-rata dunia sebesar 0,4 cm per tahun dan Asia Tenggara 0,5 hingga 0,7 cm per tahun.

(haa/haa)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]