Yusril: Koordinasi Kumham Imipas on the track di 2 tahun pemerintahan

Karena itu memang membutuhkan satu pembenahan yang betul-betul serius dan perbaikan-perbaikan internal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan koordinasi kementerian teknis di bawahnya sudah berjalan sesuai jalur (on the track) dalam dua tahun pemerintahan.

Selama dua tahun ini, kata dia, sudah banyak yang dilakukan oleh tiga kementerian teknis di bawahnya, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Walaupun kadang-kadang di lapangan masih terjadi ya biasa lah sektoralnya itu masih merasa 'ini kewenangan saya'," ucap Yusril saat memberikan keterangan kepada media dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Baca juga: Menko Yusril cari akar permasalahan temuan di Lapas Cibinong

Meski demikian, ia menuturkan tidak ingin masuk terlalu jauh pada persoalan teknis, tetapi hanya ingin melakukan pengoordinasian antarinstansi agar seluruh pelayanan publik berjalan sesuai dengan tugas kewenangan masing-masing instansi.

Untuk itu dalam waktu dekat, Yusril akan mengadakan rapat koordinasi dengan para menteri teknis di bawahnya untuk saling menyerasikan kebijakan serta membahas permasalahan yang ada.

Dia menyebutkan salah satu masalah yang sedang ramai belakangan, yakni terkait lembaga pemasyarakatan (lapas) yang memiliki kendala cukup rumit.

Sebab, kata dia, perkara lapas melibatkan banyak pihak, mulai dari Kejaksaan hingga Pengadilan, serta menyangkut pula terkait hak asasi manusia dan pendidikan.

Baca juga: Pemerintah larang penyelenggaraan konser Israel Houghton

Selain itu, Menko mengungkapkan penghuni lapas berasal dari latar belakang kejahatan yang beragam, meski hampir 60 persen penghuni merupakan terkait kasus narkotika.

"Karena itu memang membutuhkan satu pembenahan yang betul-betul serius dan perbaikan-perbaikan internal," ujar dia.

Ia tak menampik apabila membahas mengenai kejahatan, sebenarnya akan kembali lagi kepada tingkat kesejahteraan masyarakat lantaran apabila masyarakat masih berpendapatan rendah, maka kecenderungan melakukan kejahatan memang tinggi.

Dengan demikian, menurutnya, jika kesejahteraan masyarakat di Indonesia tidak ditingkatkan maka sebanyak apapun lapas yang dibangun tetap saja tidak akan menampung seluruh narapidana.

Baca juga: Yusril apresiasi pengunduran diri Dirjen Pemasyarakatan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.