Wagub Sulteng ajak pelaku usaha adaptasi pengadaan digital

Jumat, 11 September 2026 10:27 WIB

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Reny A. Lamadjido. ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng

Palu (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Reny A. Lamadjido mengajak pelaku usaha segera beradaptasi dengan sistem e-Katalog V6 seiring dengan semakin berkembangnya sistem pengadaan digital barang dan jasa pemerintah.

“Mari kita bangun bersama ekosistem pengadaan pemerintah yang terbuka, sehat, kompetitif, transparan dan berintegritas,” katanya di Palu, Jumat.

Ia menyampaikan hal tersebut pada kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha inklusif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurut dia, pelaku usaha yang telah terdaftar dalam ekosistem digital pengadaan akan lebih mudah memperkenalkan produknya kepada instansi pemerintah.

Sementara itu, pemerintah dapat mencari dan membandingkan produk dari berbagai pelaku usaha secara sehat dan kompetitif, sekaligus melakukan transaksi secara akuntabel dan transparan.

Dengan sistem tersebut, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mempertemukan kebutuhan instansi pemerintah dengan produk yang ditawarkan pelaku usaha dalam satu ekosistem digital.

Untuk itu, ia mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan warga binaan agar semakin siap mengambil bagian dalam ekosistem pengadaan pemerintah yang inklusif.

Kegiatan yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI tersebut diikuti sekitar 120 pelaku usaha.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP RI Dwi Rahayu Eka Setyowati mengapresiasi komitmen Pemprov Sulteng dalam membangun tata kelola pengadaan yang baik.

Menurut dia, hal tersebut tercermin dari skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2025 yang mencapai 85,06 serta tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di level 9.

“Ini menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pengadaan yang profesional, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dwi Rahayu juga menegaskan komitmen LKPP untuk membuka ruang dan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi melalui ekosistem pengadaan pemerintah berbasis digital.