Unpad-Bawaslu Jabar dorong pembentukan TRC guna bongkar jaringan politik uang - ANTARA News Jawa Barat

Bandung (ANTARA) - Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama Bawaslu Jawa Barat mendorong pembentukan tim respons cepat (TRC) serta penguatan kewenangan penyelidikan, guna membongkar jaringan politik uang terselubung yang dipersiapkan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.

Akademisi FISIP Unpad Ari Ganjar Herdiansyah mengungkapkan bahwa praktik money politics tidak lagi terjadi secara mendadak saat pencoblosan, melainkan digerakkan melalui jaringan sosial yang telah dibangun secara sistematis sebelumnya.

"Praktik politik uang tidak muncul secara tiba-tiba pada saat tahapan pemilu berlangsung, melainkan telah dipersiapkan melalui jaringan yang terbentuk jauh sebelumnya. Bawaslu perlu membangun masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menolak politik uang melalui pendekatan social mapping terhadap wilayah yang pernah terindikasi terjadi pelanggaran," kata Ari Ganjar di Bandung, Jumat.

Di tempat lainnya, Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam mengatakan hal tersebut juga mengemuka dalam Diskusi Tematik Penguatan Tata Kelola Organisasi Bawaslu di Kampus FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung beberapa waktu lalu.

Dalam diskusi tersebut juga ditegaskan pentingnya pengawasan berbasis teknologi digital dan analisis transaksi keuangan, sehingga peningkatan kompetensi pengawas lapangan dalam melacak indikasi transaksi janggal menjadi kunci vital yang harus diperkuat melalui sinergi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Diungkapkan pengawas pemilu perlu ditingkatkan kompetensinya, khususnya dalam mengenali indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar, menelusuri aliran dana, serta memetakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik politik uang. Kolaborasi dengan PPATK menjadi bagian penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan," ujar dia.

Selain itu, Zacky juga menyebut dalam diskusi tersebut diungkapkan pandangan akar masalah maraknya politik uang tidak terlepas dari sistem pembiayaan politik yang belum transparan, sehingga menuntut Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara lebih komprehensif dari hulu ke hilir.

Selain itu, ada juga masukan konkret demi meningkatkan efektivitas kelembagaan Bawaslu guna menjawab tantangan teknis penindakan di lapangan mulai dari investigasi di lapangan, di mana setiap informasi awal yang berkembang di tengah masyarakat harus direspon aktif melalui investigasi lapangan secara mendalam oleh pengawas.

Kemudian pembentukan tim respon cepat perlu dilaksanakan agar setiap aduan dan laporan tindak pelanggaran dari warga dapat langsung ditindaklanjuti secara optimal dan presisi.

Lalu, pengawasan ketat masa tenang meski Bawaslu dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM), mengingat masa tenang merupakan fase paling krusial dan rawan serangan politik uang.

Serta penguatan kewenangan penyelidikan pada Bawaslu dalam penanganan pidana pemilu.

"Rangkaian rekomendasi strategis hasil kolaborasi dengan akademisi Unpad ini diharapkan menjadi pijakan utama Bawaslu dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, memperluas pengawasan partisipatif, serta melahirkan proses pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas," ucap Zacky.

Pewarta: RPG
Editor : Ricky Prayoga

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.