Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi ULN Indonesia masih terjaga.
"Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 tetap terjaga," kata Ramdan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Baca Juga: Maybank Indonesia dan Sunway Medical Centre Jalin Kemitraan Strategis, Manjakan Nasabah Premier Lewat Akses Kesehatan Eksklusif
Pergerakan ULN pada Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh kenaikan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta. Kondisi tersebut membuat struktur ULN nasional menunjukkan dinamika yang berbeda antara sektor pemerintah dan swasta.
ULN pemerintah tercatat sebesar USD218,4 miliar pada Juli 2026. Angka tersebut tumbuh 3,2% secara tahunan.
BI menjelaskan peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Menurut BI, kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.
"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudent, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," jelas BI.
ULN pemerintah merupakan salah satu komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BI menyebut pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain digunakan untuk mendukung jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang memiliki porsi 22% dari total ULN pemerintah. Berikutnya administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7%; jasa pendidikan 16,2%; konstruksi 11,5%; serta transportasi dan pergudangan 8,5%.
Baca Juga: Bank Indonesia Salurkan 32,5 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang," kata BI.
Utang Swasta Turun
Berbeda dengan pemerintah, ULN swasta justru mengalami penurunan pada Juli 2026. Posisi ULN swasta tercatat sebesar US$194,5 miliar atau terkontraksi 1,2% secara tahunan.
Penurunan tersebut berasal dari kelompok peminjam korporasi nonkeuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations). Masing-masing mencatat kontraksi ULN sebesar 1,4% yoy dan 0,3% yoy.
Dari sisi sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 80,6% dari total ULN swasta.
Sama seperti ULN pemerintah, ULN swasta juga masih didominasi utang berjangka panjang.
Rasio ULN terhadap PDB 30,7%
BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Salah satu indikatornya adalah rasio ULN terhadap PDB yang berada di level 30,7% pada Juli 2026.
Selain itu, struktur utang juga didominasi oleh ULN jangka panjang. BI menilai kondisi tersebut didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB sebesar 30,7 persen pada Juli 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang," ujar BI.
BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN. Pengelolaan tersebut diarahkan agar ULN tetap dapat mendukung pembiayaan pembangunan tanpa mengganggu stabilitas perekonomian.
"Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas BI.