Survei Pengenalan SPMB Rendah, DPRD Jabar Desak Pemprov Terapkan Empat Pilar Sistem Informasi

Bagikan:

BANDUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk segera menerapkan empat pilar sistem informasi pendidikan yang komprehensif. Langkah tegas ini merespons rendahnya kesadaran publik terhadap program pendidikan berdasarkan hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan mengungkapkan, hasil riset LSI mencatat tingkat kesadaran (awareness) warga Jawa Barat terhadap program pendidikan strategis masih terpuruk di kisaran 31 hingga 42 persen. Angka tersebut meliputi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebesar 42,9 persen, Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) 34,9 persen, dan Sekolah Maung di angka 31,7 persen.

Kondisi ini dinilai kontras, mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan justru menembus angka 95,4 persen.

"Saat ini informasi disebar tidak termanajemen dengan baik kapan pengumuman resminya dikeluarkan tidak pasti, dan salurannya terpecah di medsos pejabat atau situs sekolah," tegas Iwan di Bandung, Jumat (24/7/2026).

Politisi dari Fraksi PKS tersebut menilai, sumbatan komunikasi publik terjadi akibat dinas teknis terlalu bergantung pada media sosial. Akibatnya, informasi yang sampai ke masyarakat bersifat sepotong-sepotong, tidak mendalam, serta rentan disalahartikan melalui berbagai narasi akun media sosial yang simpang siur.

Sebagai solusinya, DPRD Jabar mendorong penerapan empat pilar sistem informasi, yakni edukasi serentak oleh sekolah kepada orang tua dan siswa, tata kelola media sosial yang terukur, publikasi resmi secara terjadwal di media massa mainstream, serta pemasangan monitor informasi resmi di seluruh lingkungan sekolah.

Melalui pilar keempat, monitor informasi di setiap sekolah akan menayangkan berita serta penjelasan resmi dari media mainstream yang bermitra dengan dinas. Langkah ini diyakini dapat menutup celah manipulasi informasi di tingkat tapak sekaligus memastikan orang tua murid mendapat rujukan data yang valid.

"Siswa maupun orang tua murid bisa mengakses langsung berita valid dari media mainstream yang dipasang di monitor sekolah. Dengan transparansi seperti ini, pihak sekolah maupun dinas tidak bisa lagi memanipulasi informasi di lapangan," imbuhnya.

BACA JUGA:

Survei LSI yang menjadi acuan tersebut dilaksanakan pada 2–9 Juli 2026 dengan melibatkan 800 responden di seluruh wilayah Jawa Barat menggunakan metode multistage random sampling, serta memiliki margin of error sekitar ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Mengakhiri keterangannya, Iwan memastikan DPRD Jawa Barat siap mengawal perbaikan sistem komunikasi publik ini bersama Dinas Pendidikan Jabar. Pihaknya berkomitmen mendukung regulasi serta alokasi anggaran agar program-program pro-rakyat tersebut dapat diakses secara utuh, transparan, dan adil oleh seluruh warga.

"Program pendidikan Pemprov Jabar ini sangat bagus. Tugas dinas teknis adalah memastikan penyampaian informasinya terstruktur. DPRD Jabar siap mengawal regulasi dan anggarannya agar sistem komunikasi yang terintegrasi ini bisa segera terealisasi," pungkasnya.