Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan, realisasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program yang terus dibarengi dengan pembenahan tata kelola.

“Realisasi anggaran Program MBG sampai 16 September 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu Rp218,77 triliun,” kata Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Menurut Sudaryono, BGN terus melakukan penajaman penerima manfaat dan memperkuat kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pada saat yang sama, kami terus melakukan pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan kualitas layanannya tetap terjaga,” ujarnya.

Sudaryono menjelaskan, total pagu awal anggaran BGN pada 2026 mencapai Rp268 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp255,83 triliun dan Dukungan Manajemen sebesar Rp12,17 triliun.

Setelah dilakukan penajaman belanja, total pagu BGN menjadi Rp229,75 triliun. Rinciannya, Rp221,30 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Rp8,45 triliun untuk Dukungan Manajemen.

Dari pagu Program Pemenuhan Gizi Nasional tersebut, Rp218,77 triliun atau 98,86 persen dialokasikan untuk MBG. Sementara Rp2,53 triliun atau 1,14 persen digunakan untuk kegiatan teknis non-MBG di bidang pemenuhan gizi.

Adapun anggaran Dukungan Manajemen sebesar Rp8,45 triliun terdiri atas gaji dan tunjangan Rp7,19 triliun, operasional dan pemeliharaan kantor Rp494,48 miliar, serta dukungan manajemen non-operasional Rp762,86 miliar.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran BGN hingga 16 September 2026 mencapai Rp143,04 triliun atau 63,83 persen dari total pagu Rp229,75 triliun.

Realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional tercatat 63,89 persen, sedangkan Dukungan Manajemen mencapai 60,71 persen.

Berdasarkan jenis belanja, realisasi Belanja Pegawai mencapai 64,33 persen, Belanja Barang 63,82 persen, dan Belanja Modal 71,03 persen.

Sementara berdasarkan fungsi, realisasi Fungsi Ekonomi mencapai 61,28 persen, Fungsi Kesehatan 65,80 persen, dan Fungsi Pendidikan 63,68 persen.

Baca Juga: PAN Belum Sepakati Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Opsi Lain Masih Terbuka