AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan strategi untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.
Menurut Muhaimin, Sekolah Rakyat merupakan wujud kehadiran negara bagi anak-anak yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal, terutama kelompok masyarakat yang kerap luput dari jangkauan kebijakan.
“Hari ini kita semua telah menyaksikan Sekolah Rakyat yang didesain sejak awal benar-benar menjangkau masyarakat miskin, terutama yang tidak terjangkau kebijakan, The Invisible People,” ujar Muhaimin dalam sebuah acara di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/10/2026) malam.
Hingga 2026, hampir 15.000 siswa telah menikmati pendidikan berasrama melalui program Sekolah Rakyat.
Muhaimin menilai program ini juga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap potensi dan kebutuhan peserta didik.
Ia menekankan bahwa setiap anak harus memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarga.
Karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat perlu diikuti dengan kepastian masa depan para lulusannya.
Hal ini mencakup kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja sesuai potensi dan keterampilan masing-masing.
Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Bagi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), upaya tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.
Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali generasi muda agar mampu mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.
Muhaimin juga menegaskan bahwa semangat pemberdayaan harus tercermin dalam pengelolaan anggaran negara.
Setiap program pemerintah perlu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, bukan sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran.
“Setiap rupiah APBN kita harus mendorong pemberdayaan. Dengan politik anggaran pemberdayaan, kita akan memiliki anggaran yang semakin fungsional dan efektif sehingga membawa kemakmuran. Setiap rupiah akan mendukung kemajuan bangsa kita,” tegasnya.
Baca Juga: Gebrakan Pendidikan Era Prabowo: Revitalisasi 51 Ribu Sekolah hingga Memperluas Digitalisasi Pembelajaran