Satgas PRR: Pemulihan Aceh pasca-bencana secara transparan

Banda Aceh (ANTARA) - Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Safrizal ZA menyatakan seluruh proses pelaksanaan kegiatan pemulihan Aceh pasca-bencana dilaksanakan secara transparan.

“Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya terbuka. Bahkan saya telah menyampaikan berkali-kali semua proses ini transparan. Semua data bisa diakses. Bila ada yang membutuhkan data beritahu kami. Ini wujud komitmen Satgas PRR,” katanya di Banda Aceh, Sabtu.

Ie menjelaskan pembangunan Aceh pasca-bencana hidrometeorologi Sumatra telah disusun dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra (Renduk PRRP) 2026-2028. Pemulihan dan pembangunan kembali Aceh dilakukan dalam tempo tiga tahun.

Menurut dia, waktu tersebut lebih pendek ketimbang pemulihan Aceh pasca-gempa bumi dan tsunami 2004. Saat itu, pembangunan kembali daerah terdampak bencana membutuhkan waktu delapan tahun.

“Semuanya sesuai dengan tahapan penanggulangan pasca-bencana. Bahkan untuk membangun kembali Aceh, Sumut, dan Sumbar, telah disusun dalam blueprint (cetak biru) yang disebut Renduk PRRP 2026-2028. Semua pihak bisa mengakses,” katanya.

Baca juga: Aceh mulai beralih ke rehab rekon dengan fokus pemulihan infrastruktur

Safrizal yang juga Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri itu, mengajak semua pihak berkolaborasi, saling bertukar informasi, dan bersedia duduk bersama agar dapat melihat dan mengukur proses penanggulangan dan pemulihan Aceh yang sedang dilaksanakan.

Pembangunan kembali pasca-bencana hidrometerologi Sumatra dikerjakan secara paralel oleh 30 kementerian/lembaga, dan turut dibantu oleh pihak swasta. Semuanya bekerja melaksanakan tupoksi masing-masing. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) bertugas melakukan koordinasi, menagih komitmen, dan lain-lain.

Ia menjelaskan berdasarkan data 8 Agustus 2026, sumur bor yang telah rampung dibangun di Aceh mencapai 511 unit serta 259 sumur bor plus MCK. Total 770 unit.

Selain itu, optimalisasi lahan sawah (rusak ringan) telah dilakukan mencapai 6.706 hektare. Untuk rehabilitasi lahan sawah rusak mencapai 4.393 hektare.

Alokasi jatah hidup yang telah diberikan kepada penyintas 576.705.250.000 jatah, diterima 118,594 jiwa. Huntara yang telah dibangun 18.916 unit, sedangkan sudah dihuni 18.874 unit. Huntap yang telah siap dibangun 309 unit.

“Dalam rencana berdasarkan Renduk PRRP 2026-2028, pembangunan huntap akan diselesaikan sebagian pada tahun ini, dan sebagian lagi tahun depan,” katanya.

Dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Rp1.986.498.068. 502. Sampai dengan 16 Juli 2026, dana TKD yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan fisik 346 paket atau sekitar Rp337,29 miliar, atau sekitar 40 persen.

Selain itu, penanganan lumpur telah selesai di 650 lokasi. Penanganan jalan di bawah kewenangan pusat 46 ruas dan seluruhnya sudah fungsional, sedangkan kewenangan daerah 1.545 ruas telah fungsional. 93 ruas sedang dikerjakan (belum fungsional). Pembangunan jembatan yang menjadi sasaran 676 unit, sedangkan telah selesai 188 unit, sisanya 490 unit dalam proses.

Pembangunan bendungan yang menjadi sasaran 54 unit terbagi atas dua unit selesai dan 52 unit dalam proses. Dari 31 lokasi penanganan sungai, telah selesai 14 lokasi, sedangkan dalam proses 17 lokasi. Daerah irigasi yang menjadi sasaran perbaikan 67 daerah terbagi atas satu selesai dan 66 dalam proses. Penanganan muara dari 23 sasaran, dua sudah selesai dan 21 dalam proses. Dari 676 jembatan yang menjadi sasaran, sudah selesai 188 unit dan 490 dalam proses.

Stimulan perumahan, per 12 Agustus 2026, transfer dari BNPB ke BPBD telah mencapai Rp653.700.000.000, sedangkan telah ditransfer BPBD ke rekening penerima Rp595.215.000.000. Realisasi penggunaan di lapangan Rp368.616.946.000.

Dana tunggu hunian, dana perabotan, santunan kematian, dan biaya pengobatan untuk penyintas yang terluka.hampir 100 persen telah disalurkan sesuai dengan data hasil verifikasi BNPB dan Kemensos.

Ia mengatakan berkat dukungan semua pihak, fase tanggap darurat telah dilalui, sedangkan saat ini Aceh memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca juga: Pemkot Solok percepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana

Baca juga: Pemkab Aceh Tamiang percepat finalisasi data bantuan stimulan rumah

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.