AKURAT.CO Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki kesepahaman untuk mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) berada di kisaran 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan, angka tersebut dianggap cukup moderat untuk menjaga keseimbangan antara penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen dan keterwakilan suara masyarakat.

“Ya, kita bersepaham besaran PT (parliamentary threshold/ambang batas parlemen) moderat saja, sekitar lima persen,” kata Sarmuji saat dihubungi wartawan, Rabu (16/9/2026).

Kesepakatan tersebut muncul dalam pertemuan antara jajaran DPP Partai Golkar dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS yang berlangsung di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut Sarmuji, usulan ambang batas sekitar 5 persen tidak terlepas dari kebutuhan untuk membangun sistem kepartaian yang selaras dengan sistem pemerintahan presidensial.

Ia mengatakan sistem presidensial idealnya ditopang oleh multipartai sederhana, bukan kondisi multipartai ekstrem dengan jumlah partai yang terlalu banyak di parlemen.

“Semestinya multipartai sederhana bukan multipartai ekstrem. Jumlah partai di DPR sebaiknya tidak sangat banyak, tetapi PT tidak boleh juga terlalu tinggi agar fragmentasi ideologi di masyarakat bisa terefleksikan dalam sistem kepartaian,” ujarnya.

Sarmuji menilai angka sekitar 5 persen masih berada dalam batas rasional untuk diterapkan sebagai ambang batas parlemen pada pemilu legislatif mendatang.

Pembahasan mengenai PT menjadi salah satu topik dalam pertemuan Golkar dan PKS. Pertemuan tersebut sebelumnya digelar dalam rangka silaturahmi politik sekaligus memperkuat komunikasi antara kedua partai.

Selain membahas sejumlah agenda politik, kedua pihak turut mendiskusikan rencana pembahasan RUU Pemilu, termasuk sejumlah poin yang dinilai penting untuk membangun sistem demokrasi dan pemilu.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan PKS memiliki posisi dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“PKS memiliki posisioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil.

Baca Juga: Konflik Agraria Tak Kunjung Usai, DPR Ungkap Masalah yang Bikin Sengketa Tanah Terus Berulang