Sambut Nataru 2026/2027, PT Dharma Lautan Utama siapkan armada dan strategi hadapi cuaca ekstrem

Sabtu, 10 Oktober 2026 20:25 WIB

Penasehat Utama sekaligus Owner PT. Dharma Lautan Utama Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/10/2026). ANTARA/Aris Wasita

Solo (ANTARA) - PT Dharma Lautan Utama (DLU) mulai mematangkan berbagai persiapan, di antaranya armada dan strategi menghadapi cuaca ekstrem jelang terjadinya lonjakan angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Langkah antisipasi ini mencakup kesiapan armada, sumber daya manusia (SDM), hingga penanganan potensi cuaca buruk di akhir tahun.

Pembahasan strategis tersebut digelar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PT Dharma Lautan Utama di Hotel Sahid Jaya Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu yang dihadiri jajaran manajemen serta seluruh manajer cabang dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain Nataru, rapat ini juga mulai menyentuh persiapan awal untuk angkutan Lebaran mendatang.

Direktur Utama PT DLU Erwin H.Poedjono S.E mengatakan perseroan berfokus pada kesiapan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, agar seluruh operasional berjalan sesuai standar keselamatan saat volume angkutan meningkat.

“Kami memastikan semua memahami tugasnya, termasuk strategi penempatan kapal, jumlah armada, dan pengaturan jadwal pengedokan (docking),” ujar Erwin.

Menghadapi potensi gelombang tinggi dan angin kencang di musim hujan yang diprediksi berlangsung hingga Imlek, pihaknya juga PT DLU memperketat pemantauan cuaca. Pemantauan dilakukan dengan memanfaatkan informasi dari BMKG serta laporan cuaca internasional dari Australia dan Singapura melalui Operation Control Center milik perusahaan.

Dalam hal ini PT DLU bekerja sama langsung dengan BMKG dengan memasang peralatan pemantau cuaca di atas kapal. Hal ini memungkinkan awak kapal memantau perubahan cuaca secara real-time di laut.

Mengenai armada, PT DLU belum memutuskan penambahan kapal khusus, melainkan memilih strategi reposisi kapal berdasarkan evaluasi kebutuhan dari setiap cabang. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan transportasi laut di wilayah-wilayah vital, seperti Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT), tetap aman dan tidak terganggu.

Sementara itu, langkah cepat PT DLU mendapat apresiasi dari Penasehat Utama sekaligus Owner PT. Dharma Lautan Utama Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol. Ia menilai langkah PT DLU mendahului kebiasaan umum pemerintah atau kementerian terkait yang biasanya baru berkoordinasi pada akhir November.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya kesiapan kapal di lintasan pendek maupun panjang, mengingat dinamika kedalaman laut di Indonesia yang sangat beragam, mulai dari Laut Jawa dengan kedalaman rata-rata 50 meter, hingga Selat Sunda, Lombok, dan Bali yang mencapai kedalaman 1.000 meter.

Selain kesiapan kapal, Bambang menyoroti perlunya penguatan sistem penyelamatan laut nasional. Ia membandingkan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Indonesia yang berada di kisaran Rp 1,1 triliun dengan anggaran penjaga pantai negara tetangga seperti Filipina sebesar Rp 8 triliun dan Jepang yang mencapai Rp 30 triliun-35 triliun.

“Anggaran penyelamatan ini harus cukup dan tidak boleh dikurangi karena menyangkut perlindungan terhadap nyawa publik sesuai UUD 1945. Persoalan ini akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah,” kata Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo turut mengapresiasi kesiapan PT DLU dan mengingatkan keselamatan pelayaran memerlukan kolaborasi erat antara operator, pengelola pelabuhan, dan pemerintah.

Khoiri menegaskan antrean panjang yang sering terjadi di pelabuhan penyeberangan bukanlah disebabkan oleh kekurangan armada kapal. Sebaliknya, anggota Gapasdap justru telah menyiapkan armada dan kapal cadangan dalam jumlah yang sangat memadai.

Menurutnya, pengelola pelabuhan seperti PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelindo harus meningkatkan infrastruktur dermaga serta memperketat pengawasan keselamatan sebelum kapal berlayar.

Pelabuhan diminta bertindak tegas terhadap truk yang melanggar aturan dimensi dan muatan (Over Dimension Over Load / ODOL) serta mematikan validitas deklarasi barang berbahaya (dangerous goods), seperti bahan kimia dan baterai listrik.

“Untuk keselamatan, tidak cukup hanya menuntut kapal agar lebih besar, cepat, dan tangguh. Pelabuhan juga harus berfungsi optimal sebagai gerbang awal keselamatan,” katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.