Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengundang lembaga keuangan dan investor untuk memperluas dukungan pembiayaan ekonomi biru di sektor akuakultur berkelanjutan, hilirisasi rumput laut, industri pengolahan hasil perikanan, serta pembangunan infrastruktur rantai dingin dan logistik kelautan.
"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut merupakan salah satu aset ekonomi terbesar yang dimiliki Indonesia. Ekonomi biru bukan hanya tentang melindungi sumber daya laut, tetapi juga tentang bagaimana mentransformasikannya menjadi nilai ekonomi jangka panjang bagi masyarakat," ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam sesi tematik 'Unlocking Indonesia's Blue Economy through Financing, Industry-Led Innovation, and Scalable Partnerships' di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, di Jakarta, Rabu (7/10).
Saat ini KKP menggarap enam Program Prioritas Nasional, yakni Program Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pengembangan tambak udang terintegrasi, pengembangan budidaya perikanan berbasis desa, modernisasi armada perikanan nasional, serta swasembada garam nasional. Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mentransformasi sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berbasis investasi.
Dalam kesempatan tersebut, Trenggono menyampaikan apresiasi kepada Standard Chartered Indonesia yang mendukung pengembangan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut kolaborasi itu menunjukkan bagaimana pembiayaan strategis dapat mempercepat investasi ekonomi biru sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.
Trenggono mengatakan salah satu fokus utama transformasi ekonomi biru Indonesia adalah hilirisasi sektor kelautan dan perikanan. Indonesia perlu bergerak melampaui ekspor bahan baku menuju penciptaan nilai tambah melalui pengolahan, manufaktur, inovasi, dan penerapan teknologi.
"Kami terus memperkuat produksi yang berkelanjutan sekaligus membangun kapasitas pengolahan, rantai dingin, sistem jaminan mutu, dan ketertelusuran produk. Dengan naik kelas dalam rantai nilai global, Indonesia dapat meningkatkan daya saing, memperbesar nilai ekspor, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas bagi masyarakat pesisir," ujarnya.
Ia mencontohkan komoditas rumput laut untuk hilirisasi di sektor kelautan dan perikanan. Indonesia telah memiliki peta jalan Indonesia Seaweed Development Action Plan 2026-2030 untuk mendorong hal ini.
"Keberhasilan industri rumput laut tidak lagi diukur dari seberapa banyak kita memanen, tetapi dari seberapa besar nilai tambah yang mampu kita ciptakan melalui teknologi, pengolahan, inovasi, dan manufaktur," kata Trenggono.
Managing Director, Head of Coverage, Standard Chartered Indonesia Amit Verma mengatakan Indonesia memiliki potensi besar ekonomi biru yang bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dunia.
"Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi pemimpin global dalam ekonomi biru. Untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan inovasi pembiayaan, kemitraan yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, serta investasi pada rantai nilai yang berkelanjutan," kata Amit Verma.
Ia mengatakan Standard Chartered berkomitmen mendukung berbagai inisiatif yang dapat memperkuat mata pencaharian masyarakat pesisir, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta berkontribusi pada kesehatan ekosistem laut dalam jangka panjang.
Dampak Ekologis yang Terukur dalam Pembiayaan Ekonomi Biru
Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany menggarisbawahi pentingnya keterukuran dampak ekologis dalam skema pendanaan ekonomi biru.
"Ekonomi biru Indonesia hanya akan tumbuh jika konservasi dan pembiayaan berjalan seiring. Instrumen keuangan berkelanjutan yang diusung KI menunjukkan pembiayaan bisa menghasilkan capaian lingkungan yang terukur sekaligus manfaat ekonomi," kata Meizani.
Ia menilai sektor akuakultur, termasuk rumput laut, membutuhkan pembiayaan semacam itu agar dapat tumbuh dalam skala besar secara berkelanjutan.
Pada 2025, Standard Chartered telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama APINDO, Conservation International, dan Konservasi Indonesia guna memperkuat rantai nilai rumput laut berkelanjutan, membuka peluang investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Komitmen tersebut diperkuat secara terpisah oleh Standard Chartered Foundation melalui pengumuman komitmen senilai US$5 juta dalam program Oceans of Opportunity. Program ini berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peluang kewirausahaan bagi generasi muda di sektor ekonomi kelautan ASEAN. Hasil riset program ini mengonfirmasi potensi besar Indonesia pada sektor rumput laut, akuakultur, industri pengolahan, keterlacakan produk, dan rantai pasok berkelanjutan.
Melalui rangkaian diskusi di ISF 2026, Standard Chartered dan Konservasi Indonesia optimistis dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, mempercepat realisasi proyek-proyek ekonomi biru yang layak dibiayai, serta menghadirkan investasi yang berdampak nyata bagi industri kelautan dan masyarakat pesisir Indonesia.