asiawebawards.com
  • 2026-07-21 17:00:00 +0000 UTC

    Jul 21, 2026

    Puan: Disinformasi Ancam Kepercayaan Publik, Negara Harus Perkuat Literasi Digital

    AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan maraknya disinformasi dan hoaks di ruang digital berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

    Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat literasi digital, membangun komunikasi publik yang efektif, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga kepercayaan publik.

    Puan mengatakan, dalam dua bulan terakhir Indonesia menghadapi berbagai tantangan global dan domestik, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia hingga isu pelayanan publik, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan kelompok rentan.

    Di saat yang sama, ruang digital juga diwarnai penyebaran informasi yang menyesatkan.

    "Di ruang digital, arus informasi yang bergerak cepat telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi, dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," kata Puan dalam Rapat Paripurna Ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

    Menurut Puan, sejumlah hoaks yang beredar menyasar DPR RI, mulai dari kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan maupun anggota DPR, informasi keliru mengenai penolakan pembahasan RUU Perampasan Aset, hingga penggunaan video lama yang diberi narasi baru di luar konteks.

    Ia menilai narasi semacam itu sengaja dibangun untuk mempertentangkan DPR dengan masyarakat sehingga berpotensi melemahkan legitimasi lembaga perwakilan.

    "Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun," ujarnya.

    Karena itu, Puan menilai penguatan literasi digital harus berjalan beriringan dengan strategi komunikasi publik yang lebih efektif.

    Baca Juga: DPR soal Pelibatan TNI dalam Pengawasan Pajak: Jangan Sampai Timbulkan Rasa Takut Masyarakat

    2026-07-21 17:00:00 +0000 UTC