Kamis, 17 September 2026 - 16:01 WIB
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan penambahan kekuatan TNI salah satunya melalui pembentukan batalyon-batalyon baru ditujukan untuk menjaga kekayaan negara dan mencegah praktik-praktik ilegal seperti pembalakan liar dan tambang ilegal.
Baca Juga
Di hadapan beberapa pemimpin media massa nasional dan tokoh masyarakat, Presiden meyakini idealnya satu kabupaten dijaga oleh satu batalyon. Walaupun demikian, kekuatan TNI saat ini belum dapat menjaga seluruh wilayah kabupaten/kota mengingat masih ada 360 kabupaten lebih yang tidak memiliki kehadiran satuan TNI.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Padahal di situ ada kekayaan kita, karena itulah selama sekian puluh tahun terjadilah illegal logging (pembalakan liar, red.), illegal mining (tambang ilegal), kebun-kebun liar," kata Prabowo sebagaimana disiarkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI di Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Baca Juga
Presiden Prabowo mencontohkan karena minimnya pengawasan di daerah-daerah, ada perkebunan kelapa sawit yang ditemukan beroperasi di kawasan hutan lindung. Jika tidak terus diawasi, maka praktik serupa dapat terjadi di daerah-daerah lain tanpa adanya penindakan.
"Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar, bukan kabupaten yang kecil-kecil. Kabupaten itu besar," ujarnya.
Baca Juga
Sementara itu, terkait anggaran pertahanan yang otomatis naik karena adanya pembentukan batalyon-batalyon baru, Presiden Prabowo menyampaikan anggaran pertahanan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Anggaran kita termasuk yang paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP (PDB) kita," katanya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Kemudian, selama beberapa dekade terakhir, belanja pertahanan Indonesia masih pada kisaran 0,9 persen PDB. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya Singapura, pemerintah negara tersebut mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB anggarannya untuk belanja pertahanan.
"Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam (pertahanan dan keamanan) yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat," sambung Prabowo. (Ant)
Prabowo Mau Sanksi Perusahaan Penyebab Karhutla Diperberat, Digolongkan Terorisme Ekologi
Presiden Prabowo Subianto berencana memperberat sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti terlibat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
VIVA.co.id
17 September 2026