Tim Redaksi
| 29 September 2026, 11:00 WIB
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyebut kemajuan warga NU berbanding lurus dengan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. - Foto: CNBC Indonesia/Faisal Rahman
DALAM situasi seperti ini dimana ada masalah daya beli (konsumsi lemah), kebijakan ekonomi harus inovatif dan terus mencari alternatif. Tidak bisa pemerintah bertahan hanya dengan kebijakan sosial yang “inward looking” dan menghabiskan dana pajak dan APBN secara kurang atau bahkan tidak produktif.
Program sosial yang berlebihan sekarang merefleksikan Indonesia menjelma menjadi salah negara sosialis terbesar di dunia. Argumen untuk kesejahteraan sosial tidak salah, tetapi meleset dalam kebijakan pertumbuhan ekonomi bisa salah kaprah.
Sebaliknya, negara tetangga seperti Vietnam bertransformasi sebagai negara komunis menjelma menjadi negara state capitalism, yang sangat berorientasi kepada pasar, market economy.
Baca Juga: Bukan Pajak Nol Persen, Ini 6 Pelajaran dari Dubai, Kazakhstan dan Vietnam Agar PFII Tak Sekadar Jadi Proyek Ambisius
Ini yang menjadi kunci keberhasilah negara ini mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8%. Indonesia tidak akan pernah mencapai tingkat pertumbuhan 7-8% seperti dijanjikan jika menghindari kebijakan investasi dan ekspor, yang bererientasi ke luar.
Kuncinya sederhana, tiru vietnam saja, yang sekarang berhasil mendorong perekonomiannya bertumbuh tinggi.
Dulu pertengahan 1980-an terjadi revolusi Edsa yang menumbangkan regim Marcos di Filipina. Manila waktu itu relatif jauh lebih maju daripada Jakarta, Hanoi dan kota-kota besar lainnya di Asia Tenggara.
Tetapi karena revolusi kota Manila tidak stabil, yang kemudian menyebabkan investasi tumpah keluar dan utamanya lari ke Jakarta. Masalah di satu negara bisa menjadi peluang di negara lain. Indonesia mengambil kesempatan ketika terjadi peristiwa besar tersebut.
Momentumnya sangat tepat karena Indonesia sedang bergiat menarik investasi dengan melakukan kebijakan “structural adjustment” agar ekonomi bersaing dan berorientasi keluar.
Lingkungan bisnis dan investasi diperbaiki. Birokrasi yang rusak semisal bea cukai dipotong habis agar ekspor impor barang lancar. Ekspor didorong dengan berbagai insentif, baik dari kredit dan fasilitas bantuan negara dalam bentuk promosi dan bantuan non-finansial lainnya melalui kedutaan besar.
Hasilnya ekonomi Indonesia tahun 1980-an dan 1990-an bertumbuh 7-8%. Ini terjadi tidak lama setelah Indonesia baru digerogoti mega korupsi pertamina di bawah ibnu sutowo. Indonesia hampir bangkrut pada tahun 1979.