PLN siap sukseskan Program Reforma Agraria BPN lewat pendampingan UMKM

Makassar (ANTARA) - PT PLN melalui Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) turut menyukseskan Program Penanganan Akses Reforma Agraria yang diinisiasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat lewat pendampingan UMKM.

Selain pilar penataan aset melalui legalisasi dan redistribusi lahan, program ini juga mencakup penataan akses untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang merupakan kebijakan pemerintah untuk menata ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah.

"PLN melalui Rumah BUMN di Majene siap mendukung penguatan kapasitas UMKM agar pemanfaatan tanah yang telah dimiliki masyarakat dapat memberikan nilai tambah dan mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi di Desa Limbua dan Desa Bonde Utara," kata General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah melalui keterangannya di Makassar, Jumat.

Pada 2026, lokasi binaan difokuskan di Desa Limbua, Kecamatan Sendana dan Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Majene. Pada dua desa ini, rata-rata penghasilan warga masih di bawah Rp2 juta per bulan.

Sejumlah kendala yang masih dihadapi pelaku usaha kecil di kawasan tersebut seperti keterbatasan modal, kapasitas produksi rendah, pemasaran terbatas, dan lemahnya kelembagaan usaha.

Selain itu, mayoritas warga masih menjual hasil bumi dalam bentuk bahan mentah. Padahal Desa Bonde Utara memiliki potensi hasil perikanan tangkap, sementara Desa Limbua unggul memiliki potensi hasil pertanian bawang merah.

Baca juga: Rumah BUMN SIG catat transaksi Rp6,9 miliar, perkuat daya saing UMKM

Baca juga: Rumah BUMN Pertamina bantu warga terdampak banjir di Kalsel

Edyansyah kemudian mengajak seluruh UMKM di Majene untuk bergabung dan memanfaatkan fasilitas serta pendampingan yang tersedia agar usahanya semakin berkembang, berdaya saing, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

"Rumah BUMN kami hadir sebagai ruang belajar, berkolaborasi, dan bertumbuh bagi para pelaku UMKM," kata Edyansyah.

Edyansyah berharap Program Reforma Agraria ini mampu menyatukan berbagai instansi untuk bersama-sama mengambil peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data BPN, terdapat sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) di dua wilayah tersebut, dengan 66 persen telah memiliki sertifikat tanah redistribusi dan 34 persen melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kepala Kantor BPN Kabupaten Majene Muhammad Ilham Yamin mengatakan penataan akses menjadi tahap penting setelah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah.

Dia kemudian mengapresiasi dukungan PLN UID Sulselrabar melalui Rumah BUMN Majene yang turut mengambil peran dalam Program Reforma Agraria.

"Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha sehingga tanah yang telah memiliki kepastian hukum dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat," kata Ilham.

Manager Rumah BUMN PLN Majene Haidir Ali memastikan pihaknya akan memberikan pendampingan usaha kepada masyarakat di dua desa tersebut.

Rumah BUMN PLN Majene akan mendampingi masyarakat mulai dari pembentukan kelompok usaha, fasilitasi legalitas usaha seperti NIB dan PT Perorangan, hingga pengurusan sertifikasi produk, seperti izin edar, sertifikasi halal, dan HKI Merek.

"Kami juga akan memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan UMKM, sekaligus mendorong hilirisasi produk melalui pendampingan kemasan, digitalisasi usaha, dan perluasan akses pemasaran agar produk lokal memiliki nilai jual yang lebih tinggi," kata Haidir Ali.

Baca juga: UMKM binaan PLN Rumah BUMN Nunukan berhasil ekspor ke Malaysia

Baca juga: PLN NTB dukung Rumah BUMN ciptakan UMKM binaan berkualitas

Baca juga: PLN berkomitmen perluas pasar untuk kembangkan UMKM NTT

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.