Pangkalpinang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memblokir 2.000 barcode kendaraan berpelat nomor polisi (nopol) palsu yang membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan manfaat di daerah ini.
"Kita sudah melakukan pemblokiran barcode terhadap kendaraan terindikasi berpelat nomor polisi palsu ini yang melakukan pengisian BBM subsidi secara ulang-ulang kali," kata Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kepulauan Babel Satriyo Wibowo Wicaksono, di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan PT Pertamina Patra Niaga Provinsi Kepulauan Babel sejak Januari hingga Agustus 2026 telah melakukan pemblokiran 2.000 barcode kendaraan yang berpelat nomor polisi palsu, sehingga dipastikan pemilik kendaraan ini tidak bisa lagi mengisi BBM bersubsidi.
"Sebenarnya nomor polisi kendaraan ini tidak ada, karena nopol ini sudah diedit menggunakan artificial intelligence (AI) baik STNK maupun pelat nomor polisinya untuk bisa mengisi BBM bersubsidi di SPBU," katanya lagi.
Dia menyatakan dalam memastikan pendistribusian BBM bersubsidi ini tepat sasaran, PT Pertamina Patra Niaga berkolaborasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Babel melakukan pengawasan dan mencegah pengisian BBM bersubsidi berulang-ulang berkali-kali di SPBU.
"Kita bersama kepolisian terus menjaga dan mengawasi pengisian BBM di SPBU, terutama di saat jam-jam sibuk untuk mencegah pengeritan dan penimbunan BBM bersubsidi ini," katanya.
Ia mengimbau masyarakat melaporkan jika melihat atau mengetahui indikasi kendaraan-kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi berulang-ulang kali, guna mencegah penimbunan BBM bersubsidi di daerah ini.
"Kami mengimbau masyarakat yang mengetahui praktik pengeritan dan penimbunan BBM bersubsidi ini ke call center 135, sehingga kami bisa melakukan pengecekan lebih lanjut," ujarnya.
Pewarta: Aprionis
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.