Perkuat Peran Pengentasan Kemiskinan, Mensos Titip Lima Pesan kepada DNIKS

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus mengingatkan bahwa meski Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, masih terdapat pekerjaan rumah besar berupa kesenjangan yang harus diselesaikan.

"Ada keberhasilan kita, tetapi juga ada PR besar kita, yaitu mengenai kesenjangan. Setidak-tidaknya ada tiga, yakni kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, kualitas pendidikan yang belum merata, serta pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan," ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, Presiden juga kerap mengajak seluruh jajaran pemerintah kembali meneguhkan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Menurutnya, Kementerian Sosial menjalankan amanat tersebut melalui program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Kalau kita ingin membantu Presiden, kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan, maka proses bisnis ini harus juga dijadikan pedoman," katanya.

Gus Ipul menegaskan seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pembangunan yang inklusif.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan lima pesan utama kepada DNIKS.

Pesan pertama, memperkuat kualitas data kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar setiap intervensi sosial.

"DNIKS harus juga ikut peduli untuk menghadirkan data yang akurat. Sejak tahun 2025 kita memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tugas Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan kementerian lain adalah membantu pemutakhiran data tersebut," ujarnya.

Baca Juga: Mensos Sambangi ICW, Perkuat Pencegahan Korupsi Program Sekolah Rakyat

Pesan kedua, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Menurutnya, masih banyak LKS yang perlu meningkatkan standar kelembagaan, kualitas SDM, maupun sarana dan prasarana.

"Saya ingin DNIKS membantu supaya Lembaga Kesejahteraan Sosial ini profesional dan melayani pemerlu pelayanan sosial dengan kualitas yang baik serta berstandar nasional," katanya.

Pesan ketiga, mendorong percepatan akreditasi LKS di seluruh Indonesia guna meningkatkan kepercayaan publik sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.

"Oleh karena itulah saya juga meminta DNIKS untuk mendorong adanya akreditasi LKS di seluruh Indonesia untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap LKS-LKS dan memitigasi adanya penyimpangan-penyimpangan," ujar Gus Ipul.

Pesan keempat, memperluas kemitraan dengan dunia usaha, lembaga filantropi, serta berbagai pemangku kepentingan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial semakin berkelanjutan.

Adapun pesan kelima ialah mendorong lahirnya inovasi program yang adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga manfaat layanan sosial dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie mengatakan selama 59 tahun DNIKS telah menjadi mitra strategis Kementerian Sosial sekaligus menaungi berbagai organisasi sosial di Indonesia.

"DNIKS punya sejarah yang panjang sebagai mitra Kementerian Sosial. Karena itu, kami terus melakukan inovasi dan kreasi sehingga tidak selalu bergantung kepada Kementerian Sosial," ujarnya.

Menurut Effendy, peringatan HUT ke-59 menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi kesejahteraan sosial hingga ke daerah melalui Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS).

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi bersama pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

"Melalui forum ini saya mengajak kita membangun kolaborasi untuk pemberantasan kemiskinan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Indonesia," katanya.

Senada, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menegaskan program pemerintah saat ini berfokus pada masyarakat miskin dan desa sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi.

"Semua program Bapak Presiden yang disasar utamanya adalah masyarakat di level bawah. Karena itu Kementerian Desa bersama Kementerian Sosial harus terus bersinergi mempercepat pengentasan kemiskinan," ujar Riza Patria.

Baca Juga: Mensos Kirim Bantuan untuk Korban Konflik Sosial di Flores Timur, Imbau Warga Menahan Diri dan Jaga Persaudaraan