Makassar (ANTARA) - Marine Stewardship Council (MSC), organisasi internasional yang mendorong praktik perikanan berkelanjutan, menjadi salah satu mitra utama dalam mendukung penguatan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Komitmen tersebut tercermin melalui keterlibatan MSC dan mitra pembangunan KKP lainnya dalam Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 713, 714, dan 715 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada 13–16 Oktober 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Pertemuan ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, ilmuwan, organisasi perikanan, asosiasi, serta mitra pembangunan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya ikan. Agenda mencakup kesepakatan provinsi terkait usulan Maximum Sustainable Yield (MSY) per komoditas, pembagian kuota lobster, kepiting, dan rajungan, kesepakatan dan komitmen provinsi mengenai titik sampling pendataan di WPPNRI 713, 714, dan 715, penguatan kelembagaan LPP, serta penyusunan rekomendasi pengelolaan dan rencana kerja tahunan UPP untuk 2027.
Keterlibatan MSC sejalan dengan upaya mendorong pengelolaan perikanan yang didukung data ilmiah, kolaborasi multipihak, dan perbaikan berkelanjutan. Melalui pendekatan MSC Improvement Program, MSC mendukung proses perbaikan terstruktur yang membantu perikanan mengidentifikasi kesenjangan, menetapkan prioritas, serta memantau kemajuan menuju praktik pengelolaan yang lebih berkelanjutan.
Syahril Abd. Raup, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP menyampaikan pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan ilmiah, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui pertemuan ini, pihaknya mendorong agar hasil kajian dan data sumber daya ikan dapat menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi pengelolaan dan rencana kerja yang lebih terarah.
Kolaborasi dengan mitra pembangunan KKP seperti Marine Stewardship Council juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas dan mendorong perbaikan praktik pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.
Bagi Indonesia, pendekatan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus memperkuat daya saing sektor perikanan.
Pengelolaan yang lebih baik dapat membantu membangun kepercayaan pembeli, meningkatkan transparansi rantai pasok, dan memperluas peluang bagi perikanan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.
Pada 2026, MSC Indonesia mendukung satu perikanan bersertifikat MSC dan Improvement Program aktif, dengan sekitar 20.600 ton hasil perikanan tercakup dalam Improvement Program.
MSC juga bekerja bersama pemerintah, industri, ilmuwan, organisasi masyarakat sipil, dan mitra perikanan dalam berbagai inisiatif penguatan tata kelola, termasuk mendukung perencanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI 713 dan 573.
Hirmen Syofyanto, Direktur Program MSC di Indonesia mengatakan “Pengelolaan perikanan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, pelaku usaha, ilmuwan, organisasi perikanan, dan masyarakat pesisir.
Melalui kemitraan ini, MSC ingin mendukung proses perbaikan yang berbasis bukti, memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan, dan membantu menghubungkan kemajuan pengelolaan perikanan dengan peluang pasar yang bertanggung jawab.”
Melalui keterlibatan dalam forum LPP, MSC berharap dapat terus berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan sumber daya ikan Indonesia dikelola secara bertanggung jawab, mendukung keberlanjutan mata pencaharian nelayan, dan menjaga manfaat ekonomi serta ekologi perikanan bagi generasi mendatang.
Pewarta: Pewarta BPJ
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.