Perkawinan sebagai salah satu mekanisme akses dan distribusi tanah

Yang berlimpah adalah ketersediaan tanah dalam pengertian ekologis dan demografis. Tetapi tanah yang baik, tanah yang sudah mempunyai sejarah hak, tanah yang dekat dengan kampung, jalan, pasar, atau sumber air, tentu mempunyai nilai yang berbeda.

Mataram (ANTARA) - Belajar dari Sumbawa Barat Awal Abad ke-20

Penjelasan yang lazim dipakai untuk memahami hubungan penduduk dan tanah biasanya berjalan begitu saja. Makin padat penduduk suatu daerah, makin ketat kompetisi atas lahan, maka makin tinggi pula tekanan untuk membatasi jumlah anak. Sebaliknya, di daerah yang jarang penduduknya dan tanah masih berlimpah, orang punya lebih banyak ruang untuk berkeluarga besar.

Tulisan ini mencoba menunjukkan, lewat kasus West-Sumbawa (penyebutan ini merujuk kepada wilayah Kesultanan Sumbawa pada masa kolonial, yang meliputi kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat saat ini) pada dekade 1920-an hingga 1950-an, bahwa hubungan itu tidak sesederhana itu. Faktor yang menentukan siapa mendapat akses ke tanah bukan hanya ketersediaan lahan. Hubungan kekerabatan, aturan perkawinan, sejarah pemukiman, dan hak waris ikut menentukan siapa yang dapat menggunakan tanah dan tanah seperti apa yang dapat mereka akses. Perkawinan dalam konteks ini bukan satu-satunya mekanisme, tetapi menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan seseorang dengan hak atas sumber daya.

Data ini terutama ditarik dari dua sumber yang jarang dibaca bersamaan. Yang pertama adalah disertasi geografi G. Kuperus, Het Cultuurlandschap van West-Soembawa (1936). Yang kedua adalah karya antropologi Peter Goethals tentang Rarak, terutama Aspects of Local Government in a Sumbawan Village (1961) dan tulisan-tulisannya tentang siklus perladangan. Jika Kuperus memberi gambaran pada skala wilayah, maka Goethals memperlihatkan bagaimana hubungan itu bekerja pada skala komunitas dan rumah tangga. Keduanya tidak selalu berbicara tentang hal yang sama, tetapi jika dibaca berdampingan, keduanya saling melengkapi.

Kepadatan rendah, kelahiran juga rendah

Kuperus mencatat kepadatan penduduk West Sumbawa pada 1920 hanya 11,15 jiwa per km², jauh di bawah Jawa. Tanah relatif tidak menjadi barang langka. Penggarap bagi hasil (deelbouwer) di sana hanya perlu menyerahkan sekitar 10 sampai 20 persen hasil panen kepada pemilik tanah. Angka ini relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah padat seperti Jawa, atau bahkan Sulawesi Selatan yang bisa memungut sampai sepertiga hasil. Kuperus sendiri menjelaskan rendahnya bagi hasil ini antara lain dengan kelimpahan tanah dan kelangkaan tenaga kerja.

Kalau logika "tanah luas mendorong keluarga besar" berlaku, semestinya angka kelahiran di West Sumbawa relatif tinggi. Kenyataannya justru sebaliknya. Proporsi balita terhadap total penduduk di wilayah tersebut, menurut sensus 1930 yang diolah Kuperus, hanya 3,98 persen. Angka itu lebih rendah dibanding Jawa Barat yang mencapai 6,0 persen, Jawa Tengah 5,7 persen, dan Sumatra 5,9 persen. Ukuran lain yang dipakainya, jumlah balita per 100 perempuan dewasa yang sudah menikah, juga menunjukkan pola serupa. Angkanya 20,96 di West Sumbawa, berbanding sekitar 26–27 di Jawa dan Sumatra.

Ternyata, tanah boleh berlimpah, tetapi akses terhadap tanah tidak otomatis berlimpah. Kelimpahan tanah, dalam kasus ini, tidak berbanding lurus dengan laju kelahiran.

Penjelasannya ada pada aturan perkawinan

Kuperus kemudian mengalihkan perhatian dari tanah ke sesuatu yang lebih struktural, yaitu pola perkawinan. Ia menemukan proporsi perempuan dewasa yang tidak pernah menikah di West-Sumbawa sangat tinggi dibandingkan Jawa dan Sumatra.

Menurut Kuperus, salah satu penjelasannya adalah kebiasaan menikah dalam lingkungan keluarga sendiri. Bila pasangan yang dianggap sesuai tidak tersedia dalam lingkaran kerabat atau lingkungan sosial yang dianggap pantas, seseorang dapat memilih tetap melajang daripada menikah keluar. Kuperus bahkan mencatat bahwa di beberapa kampung terdapat kekhawatiran terhadap rendahnya pertambahan penduduk yang secara langsung dikaitkan penduduk dengan kebiasaan perkawinan keluarga.

Biaya perkawinan turut menjadi penghalang. Mahar atau bruidschat bagi kalangan bangsawan (roewe Datoe) pada akhir 1920-an dapat mencapai 110 sampai 220 gulden. Bagi rakyat biasa, Kuperus mencatat jumlah sekitar 30 gulden pada awal 1930-an. Bagi sebagian orang jumlah tersebut tetap berat. Ada yang memilih kawin lari, meskipun cara itu tetap dianggap melanggar adat dan dikenai denda.

Dengan kata lain, rendahnya pertumbuhan penduduk bukan semata-mata persoalan daya dukung lingkungan. Pilihan untuk menikah terlebih dahulu disaring oleh aturan sosial. Orang tidak selalu menikah ketika tanah tersedia. Mereka menikah ketika tersedia pasangan yang dianggap sesuai secara kekerabatan, status, dan ekonomi.

Titik ini penting untuk kajian kependudukan yang cenderung menempatkan faktor ekologis sebagai penjelas utama. Institusi kekerabatan dapat menjadi pengerem demografis yang kuat bahkan ketika tekanan atas tanah masih rendah.

Menariknya, pola ini tidak selalu sama di seluruh wilayah. Kuperus menemukan bahwa di beberapa daerah seperti Batoe Lantee dan Tepal, kondisi ekonomi yang lebih baik, antara lain melalui perdagangan ternak dan kopi, memungkinkan orang lebih mudah memenuhi biaya perkawinan. Artinya, adat memang penting, tetapi ia bekerja bersama kondisi ekonomi.

Perkawinan bukan menciptakan hak tanah, tetapi membuka jalan ke dalam jaringan hak

Kalau data agregat Kuperus memperlihatkan polanya, monografi Goethals tentang Rarak memperlihatkan mekanismenya pada skala komunitas.

Rarak adalah desa peladang di wilayah pegunungan West Sumbawa. Di sana tanah yang digunakan untuk perladangan bukan sekadar ruang kosong yang dapat dibuka siapa saja. Goethals mencatat keberadaan omal, yaitu bidang yang pernah dibuka dan ditanami. Bidang-bidang tertentu dikenali sebagai milik atau hak individual warga. Orang yang memegang suatu omal tetap dianggap sebagai penguasa yang sah atas bidang tersebut meskipun tanah itu sedang berada dalam masa bera. Orang lain yang ingin menggunakan bidang tersebut, bahkan untuk mengambil kayu atau menggembalakan ternak, tetap harus meminta izin pemegang hak.

Ini penting karena memperlihatkan bahwa pertanian ladang berpindah tidak berarti tidak ada hak atas tanah. Sebaliknya, hak dapat bertahan melalui sejarah penguasaan dan penggunaan antargenerasi.

Goethals menemukan bahwa perbedaan akses terhadap tanah di Rarak terutama berkaitan dengan sejarah keluarga. Keturunan pemukim awal umumnya mempertahankan bidang-bidang omal yang lebih baik. Pendatang baru tidak memiliki hak omal sendiri, meskipun mereka dapat diberi kesempatan menggarap tanah yang selama ini menjadi hak warga lama. Bahkan untuk bidang yang paling baik, klaim atas tanah sering dapat ditelusuri kembali melalui garis keluarga selama beberapa generasi.

Karena itu, saya akan berhati-hati jika menyebut perkawinan sebagai "pencipta" hak tanah. Perkawinan lebih tepat dipahami sebagai salah satu mekanisme yang memungkinkan seseorang masuk lebih jauh ke dalam jaringan kekerabatan dan hak yang sudah ada.

Seorang pendatang yang menikah dengan keluarga Rarak tidak otomatis menjadi pemilik tanah. Tetapi perkawinan dapat menjadi bagian dari proses seseorang diterima ke dalam komunitas. Dari sana terbuka kemungkinan memperoleh akses terhadap sumber daya yang sebelumnya tidak tersedia baginya.

Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar siapa menemukan tanah kosong. Persoalannya adalah siapa yang mempunyai hak sosial untuk menggunakan tanah yang tersedia.

Menikah berarti masuk ke dalam jaringan sosial

Karena itu, perkawinan di Rarak bukan sekadar peristiwa reproduktif. Ia juga merupakan bagian dari proses reproduksi hubungan sosial.

Goethals memperlihatkan bahwa perkawinan di Rarak merupakan peristiwa sosial dan ekonomi yang sangat penting. Pesta perkawinan merupakan upacara paling mahal dan paling penting dalam siklus kehidupan masyarakat setempat. Besarnya biaya membuat perkawinan menjadi urusan yang melibatkan keluarga dan negosiasi antarpihak.

Pada titik inilah perkawinan bertemu dengan tanah, warisan, dan kedudukan sosial. Perkawinan mempertemukan dua keluarga. Ia memperluas hubungan antara garis keturunan. Ia juga dapat memperkuat posisi seseorang dalam komunitas.

Pola yang sama terlihat dalam kepemimpinan desa. Goethals mencatat bahwa kepemimpinan lokal di Rarak banyak terkonsentrasi dalam keluarga-keluarga tertentu. Hubungan perkawinan ikut memperkuat jaringan antara keluarga pemimpin adat dan agama.

Karena itu, tanah, hasil pertanian, jabatan, dan perkawinan tidak selalu merupakan urusan yang berdiri sendiri. Dalam masyarakat kecil, semuanya dapat bertemu dalam jaringan kekerabatan yang sama.

Inilah yang membuat akses terhadap tanah tidak cukup dijelaskan hanya dengan melihat luas lahan atau jumlah penduduk.

Tanah yang berlimpah tidak berarti tanah yang setara

Ada satu hal lain yang penting dari Kuperus. Ia menunjukkan bahwa kepemilikan tanah di West Sumbawa tidak sepenuhnya seragam. Terdapat tanah adat, tanah yang berada dalam wilayah lar, dan tanah dengan hak milik individual turun-temurun. Pada tanah tertentu, pembukaan lahan memberikan hak yang dapat diteruskan kepada keturunan, sementara pada jenis tanah lain terdapat pembatasan mengenai pengalihan hak.

Data landrente tahun 1929 juga menunjukkan perbedaan yang cukup besar dalam ukuran rata-rata kepemilikan antardistrik. Di satu tempat rata-rata sawah dapat lebih dari dua hektare, sementara di tempat lain kurang dari satu hektare. Kuperus sendiri mengingatkan bahwa data tersebut hanya mencakup tanah yang terkena landrente dan tidak dapat langsung dibaca sebagai gambaran seluruh distribusi kepemilikan tanah.

Dengan demikian, istilah "tanah berlimpah" harus dibaca hati-hati.

Yang berlimpah adalah ketersediaan tanah dalam pengertian ekologis dan demografis. Tetapi tanah yang baik, tanah yang sudah mempunyai sejarah hak, tanah yang dekat dengan kampung, jalan, pasar, atau sumber air, tentu mempunyai nilai yang berbeda.

Tanah boleh tersedia. Tetapi tanah yang baik tidak selalu tersedia bagi semua orang.

Ketika bencana mengubah seluruh sistem sekaligus

Ada satu episode dalam sejarah Sumbawa yang memperlihatkan betapa rentannya hubungan antara penduduk, tanah, dan kekerabatan ketika diguncang kekuatan yang jauh melampaui institusi manusia. Itu adalah letusan Gunung Tambora tahun 1815.

Kuperus mengutip perkiraan bahwa dari sekitar 134.200 jiwa penduduk Pulau Sumbawa sebelum letusan, sekitar 84.200 jiwa, atau sekitar 62 persen, tewas, meninggal akibat kelaparan, atau mengungsi ke pulau lain dalam beberapa bulan berikutnya. Kesultanan Sumbawa sendiri diperkirakan kehilangan sekitar tiga perempat penduduknya dan hanya menyisakan sekitar 18.000 jiwa.

Bencana sebesar itu tentu mengubah hubungan penduduk dan tanah secara drastis. Banyak kampung dan lahan pertanian ditinggalkan. Kuperus mencatat bahwa dalam perjalanan Zollinger pada 1847 masih ditemukan bekas kampung dan sawah yang telah ditinggalkan setelah letusan.

Goethals kemudian menduga, berdasarkan tradisi yang hidup di Rarak, bahwa wilayah tersebut kemungkinan dihuni oleh kelompok yang datang setelah Tambora. Dugaan ini tidak cukup untuk menyatakan secara pasti bahwa seluruh sejarah Rarak berasal dari pengungsi Tambora. Tetapi ia menunjukkan bagaimana perubahan demografis yang sangat besar dapat membuka ruang bagi pembentukan komunitas baru.

Dalam keadaan seperti ini, hubungan antara tanah dan kekerabatan yang biasanya berubah secara perlahan dapat mengalami gangguan besar. Hak atas tanah dapat berpindah karena kematian, migrasi, dan pembukaan wilayah baru. Setelah itu, hak-hak tersebut kembali direproduksi melalui keluarga dan generasi berikutnya.

Titik balik yang mulai terekam

Membaca Kuperus dan Goethals berdampingan, kita menangkap Sumbawa Barat pada ambang sebuah perubahan. Pada masa Kuperus, wilayah ini masih dicirikan oleh kepadatan penduduk rendah, tanah yang relatif tersedia, dan tenaga kerja yang justru menjadi barang langka. Kuperus bahkan menyebut bahwa tidak terdapat kelangkaan tanah secara umum dan masih terdapat tanah yang cocok untuk berbagai bentuk penggunaan di banyak demoengschap.

Beberapa dekade kemudian, gambaran tersebut mulai berubah.

Pada pertengahan 1950-an, Goethals mencatat mulai muncul sengketa batas ladang antardesa di sekitar Rarak, seperti kasus Peseng melawan Djapar yang diam-diam membuka ladang di lahan Peseng saat pemiliknya sedang pergi, atau sengketa Kusin dan Sidik yang memperebutkan sebidang tanah warisan dua puluh tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, hak atas tanah menjadi semakin penting karena ruang untuk membuka lahan baru tidak lagi sebebas sebelumnya.

Perubahan ini juga berlangsung bersamaan dengan masuknya administrasi kolonial yang semakin dalam ke urusan tanah. Pemetaan dan pajak tanah mulai membuat bidang-bidang tanah lebih jelas sebagai objek administrasi. Goethals mencatat bahwa bidang kelasir yang dipetakan oleh Dinas Topografi sekitar 1930 kemudian menjadi bagian dari hak yang dipegang sejumlah warga.

Kuperus juga menunjukkan bahwa sejak sekitar dekade 1920-an reservasi hutan mulai membatasi ruang yang sebelumnya dapat digunakan untuk perladangan. Pajak tanah yang mulai diberlakukan pada 1929 menambahkan lapisan baru dalam hubungan penduduk dengan tanah.

Jadi, akses tanah di Sumbawa tidak hanya ditentukan oleh adat dan kekerabatan. Perlahan muncul lapisan baru berupa pemetaan, pajak, batas kawasan hutan, dan administrasi negara.

Penutup

Data kependudukan kolonial semacam ini mudah dibaca sebagai artefak sejarah semata. Statistik usang tentang pulau kecil yang jarang disebut dalam wacana nasional.

Tetapi pertanyaan yang muncul dari Kuperus dan Goethals tetap relevan untuk memahami persoalan agraria Indonesia hari ini.

Apakah tekanan jumlah penduduk yang menentukan siapa mendapat akses ke tanah? Ataukah institusi sosial, kekerabatan, adat perkawinan, sejarah pemukiman, dan hierarki lokal yang lebih dahulu menentukan siapa boleh mengakses tanah?

Kasus West-Sumbawa menunjukkan bahwa kepadatan penduduk memang penting, tetapi ia jarang bekerja sendirian. Tanah yang berlimpah tidak otomatis berarti semua orang mempunyai akses yang sama terhadapnya. Akses tersebut disaring melalui sejarah keluarga, hak yang diwariskan, kedudukan dalam komunitas, hubungan perkawinan, dan kemudian semakin dipengaruhi oleh administrasi negara.

Di Rarak, keturunan pemukim awal mempertahankan klaim atas bidang-bidang omal yang telah dikuasai keluarga selama beberapa generasi. Pendatang baru dapat memperoleh kesempatan menggarap tanah, tetapi tidak serta-merta memiliki kedudukan yang sama. Di tingkat yang lebih luas, Kuperus menunjukkan bahwa hubungan antara tanah, kelas sosial, perkawinan dan pewarisan memang menjadi bagian dari struktur sosial-ekonomi West-Sumbawa.

Karena itu, perkawinan sebaiknya tidak dilihat sebagai satu-satunya penentu akses tanah. Ia adalah salah satu mekanisme penting dalam reproduksi akses terhadap sumber daya. Perkawinan menghubungkan seseorang dengan keluarga. Keluarga menghubungkannya dengan sejarah pemukiman. Sejarah pemukiman menghubungkannya dengan hak atas tanah.

Dengan kata lain, tanah tidak hanya diwariskan melalui bidang tanah. Ia juga diwariskan melalui hubungan sosial yang membuat seseorang diakui sebagai bagian dari keluarga dan komunitas.

Untuk memahami ke mana tanah mengalir, barangkali kita perlu berhenti sejenak bertanya berapa banyak orang yang tinggal di suatu tempat. Kita juga perlu bertanya siapa menikah dengan siapa, dari keluarga mana, sejak kapan mereka menjadi bagian dari komunitas, dan hak apa yang ikut dibawa oleh hubungan tersebut.