JAKARTA — Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) meminta pemerintah mengkaji rencana pemberian insentif lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel. Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi baterai, biaya produksi, serta keterjangkauan harga kendaraan agar tidak membatasi pilihan teknologi bagi produsen dan konsumen.

Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan, pengembangan baterai kendaraan listrik tidak seharusnya dibatasi pada satu jenis material, meskipun Indonesia memiliki sumber daya nikel yang melimpah. Menurut dia, pemilihan material perlu mempertimbangkan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. “Apakah materialnya itu harus dari nikel? Menurut saya tidak bisa dipaksakan seperti itu,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan baterai perlu memperhitungkan ketersediaan bahan baku, biaya produksi, serta kemampuan baterai dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Faktor seperti kepadatan energi, kecepatan pengisian daya, dan jarak tempuh juga menjadi pertimbangan dalam menentukan teknologi yang paling sesuai.

Moeldoko menilai industri baterai dalam negeri tetap perlu mengoptimalkan pemanfaatan nikel. Namun, perkembangan teknologi yang berlangsung cepat membuat riset dan pengembangan baterai perlu terbuka terhadap material alternatif yang berpotensi lebih mudah diperoleh dan menawarkan biaya produksi lebih rendah.

Wakil Ketua Umum Periklindo Bidang Pengembangan dan Penelitian Prabowo Kartoleksono menyoroti perkembangan baterai lithium iron phosphate (LFP) yang tidak menggunakan nikel sebagai material utama katodanya. Menurut dia, teknologi LFP kini berkembang dengan kepadatan energi yang semakin mendekati baterai berbasis nikel, mangan, dan kobalt atau nickel manganese cobalt (NMC), tetapi dengan harga lebih rendah.

“Mungkin dulu teknologi pada kepadatan energi, LFP tidak sebaik NMC, namun sekarang kepadatan energinya sudah setara, tapi harganya 30 persen lebih murah,” ujar Prabowo.

Selain LFP, baterai berbasis natrium atau sodium-ion juga tengah dikembangkan sebagai alternatif dalam industri kendaraan listrik global. Perkembangan berbagai teknologi tersebut, menurut Prabowo, perlu menjadi pertimbangan pemerintah ketika menyusun skema insentif agar produsen memiliki keleluasaan memilih teknologi sesuai kebutuhan pasar.

Ia mengingatkan, apabila insentif lebih besar hanya diberikan kepada kendaraan dengan baterai berbasis nikel, produsen berpotensi menghadapi keterbatasan dalam menentukan teknologi yang paling sesuai dengan segmen konsumennya. Persoalan ini dinilai penting terutama bagi kendaraan listrik yang sensitif terhadap harga, seperti sepeda motor listrik.

Prabowo mengatakan, penggunaan baterai yang lebih mahal dapat menambah tekanan terhadap harga jual kendaraan, sementara produsen masih menghadapi tantangan untuk memperluas pasar. Ia juga menyoroti kaitan antara penggunaan baterai nikel dan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Sementara kalau ingin mendapatkan TKDN itu harus pakai baterai nikel, baterai nikel itu sangat mahal,” katanya.

Di sisi lain, Prabowo melihat pengembangan baterai solid-state sebagai peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nikel. Teknologi baterai generasi baru tersebut dinilai layak diperhitungkan karena memiliki potensi kepadatan energi tinggi dan dapat menggunakan nikel. “Saat ini teknologi baterai solid-state itu bisa pakai nikel. Jadi kalau memang Indonesia mau masuk ke sana, masuklah ke teknologi solid-state baterai, selagi itu masih teknologi yang baru,” ujarnya.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan rencana pemberian insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) di dalam negeri guna mendorong daya beli masyarakat. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah pemberian insentif lebih besar bagi mobil listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel. Kebijakan itu diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya mineral domestik sekaligus memperkuat industri baterai nasional.

Namun, Periklindo menilai arah kebijakan tersebut perlu disertai kepastian mengenai bentuk dan waktu pelaksanaannya. Menurut Prabowo, kejelasan insentif diperlukan agar produsen dapat menyusun strategi produksi dan penjualan, termasuk memperhitungkan kebutuhan stok kendaraan serta komponen.

“Kepastian kebijakan dibutuhkan agar pelaku industri dapat menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi pasar, baik ketika pemerintah melanjutkan insentif maupun ketika memilih untuk tidak memberikan subsidi,” kata Prabowo.

Ia menjelaskan, ketidakpastian mengenai realisasi subsidi dapat membuat calon konsumen menunda pembelian untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah. Sebagian pembeli khawatir akan kehilangan kesempatan memperoleh potongan harga apabila membeli kendaraan sebelum kebijakan insentif diumumkan.

“Konsumen tentu akan menunda pembelian, 'kalau saya beli sekarang, bagaimana jika misalnya minggu depan turun kebijakan subsidi', dan nilai subsidi itu tidak kecil bagi pembeli,” ujarnya.

Penundaan pembelian tersebut turut menyulitkan produsen dalam memperkirakan permintaan dan menentukan jumlah produksi. Prabowo mengungkapkan, sejumlah produsen sepeda motor listrik lokal yang telah menyiapkan stok menghadapi tekanan ketika penjualan tidak sesuai dengan perkiraan. Ia menilai kondisi pasar yang belum pasti dapat memperberat tantangan bagi pelaku industri, termasuk perusahaan yang tengah berupaya mempertahankan keberlangsungan usaha.

Karena itu, Periklindo berharap pemerintah menyampaikan kebijakan insentif secara konsisten dan transparan. Kepastian tersebut dinilai penting agar produsen dapat merencanakan produksi, mengelola persediaan, dan mengembangkan pasar kendaraan listrik nasional. Di saat yang sama, skema insentif diharapkan mampu mendukung industri baterai dalam negeri tanpa mengabaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen.

Hingga saat ini, pemerintah masih menggodok rencana pemberian subsidi untuk sepeda motor listrik, yang sebelumnya direncanakan dapat diterapkan paling cepat pada September 2026. Bagi Periklindo, kebijakan yang mempertimbangkan daya saing industri, keterjangkauan harga, dan fleksibilitas teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

sumber : Antara