Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat proses penilaian atau appraisal dan verifikasi data lahan seluas 662 hektare (ha) untuk mendukung pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam keterangan yang diterima di Ambon, Kamis, mengatakan percepatan appraisal diperlukan untuk memastikan penyelesaian hak masyarakat terdampak pembangunan Blok Masela dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai data yang telah diverifikasi.
"Prinsip kita adalah keadilan dan ketepatan data bagi warga terdampak di lahan 662 hektare ini. SK Gubernur terkait nominal besaran ganti untung lahan dan tanaman akan segera kita tetapkan dan keluarkan agar pembayaran tuntas di minggu kedua Oktober," kata Hendrik usai rapat percepatan pelaksanaan operasional PSN Pengembangan Lapangan Blok Masela di Kementerian ESDM, Jakarta.
Ia mengatakan penyelesaian pembayaran ganti untung ditargetkan tuntas sehingga setelah pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking), pembangunan fisik proyek dapat segera dikerjakan tanpa kendala di lapangan.
Lebih lanjut ia mengatakan Pemprov Maluku berkomitmen memastikan pembangunan proyek nasional tersebut berjalan seiring dengan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak.
"Kita ingin pembangunan ini berjalan, tetapi pada saat yang sama hak masyarakat juga harus diselesaikan dengan baik. Data harus benar, proses harus transparan, dan masyarakat harus memperoleh haknya secara tepat," ujar dia.
Hendrik mengatakan penyelesaian persoalan lahan tersebut merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memastikan Proyek LNG Abadi Masela memberikan manfaat bagi Maluku dan Indonesia.
"Kita ingin Blok Masela menjadi momentum besar bagi kemajuan Maluku. Karena itu, semua pihak harus bergerak bersama, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing, sehingga pembangunan dapat berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Ia menambahkan Pemprov Maluku akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., Pemkab Kepulauan Tanimbar, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai target.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tersebut, Kementerian ESDM bersama Pemprov Maluku menginstruksikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) mempercepat appraisal dan verifikasi terhadap sisa lahan yang belum terakomodasi dalam area 662 hektare.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian hak masyarakat dan pembayaran ganti untung berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan pendataan Pemprov Maluku bersama Timdu dan Satgas, telah teridentifikasi objek dan subjek yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK).
Data tersebut meliputi satu kebun masyarakat sebagai objek, 556 pemilik kebun sebagai subjek, 7.048.439 tanaman tumbuh, tiga unit rumah tinggal permanen, serta 479 unit rumah kebun atau walang.
Yuliot menekankan pentingnya percepatan penyelesaian tahapan lahan agar pembangunan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dapat berjalan sesuai target pemerintah.
Percepatan appraisal dan verifikasi menjadi salah satu tahapan yang perlu diselesaikan untuk memberikan kepastian terhadap masyarakat terdampak sekaligus mendukung kesiapan pembangunan fisik proyek.
Proyek LNG Abadi Masela merupakan salah satu proyek strategis dalam agenda penguatan ketahanan energi nasional dan diharapkan mendorong investasi, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan aktivitas ekonomi di Kepulauan Tanimbar.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.