Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan mempertajam prioritas pembangunan pada 2027 dengan mengarahkan anggaran pada program yang dinilai spesifik dan strategis untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pilihan tersebut menjadi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan, terutama dengan proyeksi kemampuan fiskal daerah pada 2027 sekitar Rp1,2 triliun.
"2027 kita masih akan mengalami penurunan transfer ke daerah. Kita lihat APBD untuk 2024 Rp1,9 triliun, untuk 2025 Rp1,8 triliun, untuk 2026 Rp1,6 triliun, dan pada 2027 Rp1,2 triliun. Pertanyaannya sekarang, kita mau arahkan ke mana APBD yang mini ini untuk masyarakat Gorontalo?" kata Gusnar di Gorontalo, Selasa.
Ia menjelaskan proyeksi pendapatan daerah 2027 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp407 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp797 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp400 juta.
Proyeksi tersebut belum memperhitungkan potensi penerimaan dari iuran pertambangan rakyat dan dana bagi hasil pertambangan.
Menurut Gusnar, keterbatasan fiskal tetap harus diimbangi dengan pencapaian target pembangunan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen, tingkat kemiskinan 12,78 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,95 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,1 pada 2027.
"Rasanya dengan APBD yang Rp1,2 triliun kita harus mengharapkan angka yang besar untuk bisa mencapai APBD. Tetapi, kami optimis karena adanya program pembangunan spesifik dan strategis pada tahun anggaran 2027," ujar dia.
Sejumlah sektor akan menjadi prioritas, terutama infrastruktur dan pendidikan. Pemerintah juga menyiapkan modernisasi pendidikan menengah kejuruan, pengembangan permukiman, pertanian, serta hilirisasi sektor peternakan dan perikanan.
Pada sisi pendapatan, pemerintah akan mengoptimalkan potensi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal.
Gusnar mengatakan sejumlah wilayah pertambangan rakyat di Gorontalo masih dalam proses pengusulan dan penyelesaian dokumen dengan pemerintah pusat.
Potensi penerimaan dari iuran pertambangan rakyat dan dana bagi hasil pertambangan tersebut diharapkan dapat menambah ruang fiskal daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan pada tahun mendatang.
Pewarta: Faradila Alim
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.