Pemkot Solok minta dukungan pusat percepat pemulihan pascabencana

Solok (ANTARA) - Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana melalui bantuan pendanaan dan infrastruktur, guna memulihkan layanan publik serta sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra di Solok, Rabu mengatakan dukungan pemerintah pusat masih dibutuhkan karena sejumlah sektor terdampak bencana memerlukan penanganan lanjutan, terutama pembangunan infrastruktur serta pemulihan aktivitas masyarakat.

"Pemulihan pascabencana membutuhkan kolaborasi semua pihak. Karena itu kami berharap pemerintah pusat melalui DPR RI terus mengawal dan memperjuangkan program yang dibutuhkan Kota Solok," katanya.

Menurut dia, bantuan yang telah diberikan pemerintah pusat setelah bencana menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah lokasi terdampak.

Ia mengapresiasi komitmen Anggota DPR RI Zigo Rolanda yang dinilai terus menjembatani aspirasi pemerintah daerah agar memperoleh perhatian dalam penyusunan maupun pelaksanaan program pemerintah pusat.

Selain persoalan pemulihan pascabencana, kata Ramadhani, Pemerintah Kota Solok juga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan lainnya, seperti penguatan sektor pertanian, peningkatan infrastruktur, serta program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, penyampaian usulan melalui kegiatan reses menjadi momentum penting karena pemerintah daerah dapat menjelaskan secara langsung kondisi riil di lapangan beserta kebutuhan yang harus diprioritaskan.

Ramadhani berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian terkait semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Solok.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IV Zigo Rolanda menyatakan reses merupakan sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah sebagai bahan dalam memperjuangkan program di tingkat pusat sesuai kewenangan yang dimiliki.