Pemkot Jayapura ajak semua pihak berkontribusi pada perkembangan anak

Selasa, 22 September 2026 13:05 WIB

Suasana kegiatan pelembagaan dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota yang digelar oleh DP3AKB Kota Jayapura di Jayapura, Senin (21/9/2026) (ANTARA/Ardiles Leloltery)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua mengajak semua pihak untuk berkontribusi terhadap perkembangan anak melalui kegiatan pelembagaan dan pemenuhan hak anak pada instansi pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha di wilayah setempat.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari di Jayapura, Senin, mengatakan anak adalah aset bangsa dan penerus masa depan yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan bersama.

"Setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," katanya.

Menurut Sri, hak partisipasi merupakan salah satu dari empat hak dasar anak yang perlu dipenuhi dan menjadi bagian dari kebijakan di setiap sektor pembangunan.

"Sehingga kami berharap melalui kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor, serta menambah jumlah lembaga layanan yang responsif terhadap hak anak di Kota Jayapura," ujarnya.

Dia menjelaskan pemerintah daerah terus mendorong terbentuknya jejaring kerja sama lintas sektor yang semakin kuat sehingga setiap kebijakan, mulai dari penyusunan anggaran hingga pelayanan kepada masyarakat dapat dipertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura Betty Puy mengatakan kegiatan tersebut untuk mendorong pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hak anak.

"Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan sumber daya lembaga pemerintahan, nonpemerintah, media, serta dunia usaha untuk membangun jejaring kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak di daerah," katanya.