Pemkot Bogor terapkan sistem perpajakan digital optimalkan PAD - ANTARA News Megapolitan

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menerapkan sistem perpajakan digital seperti yang dimiliki Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan transparansi penerimaan pajak.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin di Bogor, Jumat, mengatakan kunjungan kerja dirinya ke Kota Malang pada Kamis (30/7), mempelajari sistem digital yang diterapkan daerah tersebut, yakni memungkinkan setiap transaksi wajib pajak terhubung langsung dengan pemerintah daerah sehingga potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan.

"Kota Malang memiliki langkah dan inovasi terkait pendapatan daerah. Sistem digitalisasi membuat titipan uang pajak dari masyarakat pada setiap transaksi langsung terkoneksi dan termonitor oleh pemerintah," katanya.

Ia menilai pengalaman tersebut layak diadopsi Kota Bogor. Terlebih, Pemerintah Kota Malang memberikan kesempatan kepada Pemkot Bogor untuk menduplikasi aplikasi perpajakan daerah yang digunakan tanpa dikenakan biaya.

"Tinggal menunggu surat kerja sama dari Pemkot Bogor ke Pemkot Malang untuk menduplikasi aplikasi sistem perpajakan daerah tersebut," ujarnya.

Selain sistem perpajakan, rombongan Pemkot Bogor juga mempelajari digitalisasi pengelolaan retribusi parkir yang diterapkan Dinas Perhubungan Kota Malang, mulai dari pembinaan juru parkir, pembagian zona parkir, hingga sistem pembayaran dan penyetoran ke kas daerah.

Ia mengatakan berbagai inovasi itu akan menjadi referensi bagi Pemkot Bogor dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan PAD guna memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan tantangan pemerintah daerah saat ini bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan setiap penerimaan dikelola secara transparan, akuntabel dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, optimalisasi PAD perlu dilakukan melalui digitalisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menutup potensi kebocoran penerimaan, serta menghadirkan pelayanan perpajakan yang lebih mudah.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Uploader : Naryo

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.