Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mengintegrasikan sebanyak 839 layanan digital sebagai bagian dari transformasi pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Bogor, Selasa, mengatakan penguatan pemerintahan digital terus dilakukan, mulai dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), integrasi data, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
“Kota Bogor tengah mempersiapkan diri dan berusaha konsisten menjadikan pemerintahan digital sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Tujuannya agar pemerintah betul-betul bisa maksimal dalam melayani masyarakat,” kata Dedie.
Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital Kota Bogor Tahun 2026 bersama asesor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Selain 839 layanan digital, Pemkot Bogor memiliki 282 aplikasi yang digunakan di lingkungan pemerintahan, 65 lokasi WiFi publik, serta 169 titik kamera pengawas atau CCTV yang telah terintegrasi.
Dedie mengatakan Pemkot Bogor juga terus mengembangkan Bogor Single Window serta menyelesaikan pembangunan Command Centre Bogor yang nantinya dikelola dengan melibatkan sembilan perangkat daerah.
Menurut dia, transformasi digital Kota Bogor menunjukkan perkembangan sejak penilaian SPBE dilakukan pada 2018. Nilai SPBE Kota Bogor yang saat itu sebesar 2,91 meningkat menjadi 4,08 pada 2024.
Penguatan pemerintahan digital juga dilakukan melalui integrasi data, salah satunya bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor untuk melakukan overlay peta digital hampir 290 ribu bidang tanah dengan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pemkot Bogor juga melakukan sinkronisasi data dengan sejumlah lembaga, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan BPJS, serta melakukan verifikasi lapangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, Asesor KemenPANRB Anak Agung Kompiang Oka Sudana mengatakan Kota Bogor menjadi salah satu daerah dengan nilai pemerintahan digital relatif tinggi dari empat lokus yang dipantau.
“Sebagai informasi, rata-rata nasional ada di angka 1,7 dan Kota Bogor relatif tinggi, sudah di atas 2. Saya melihat semangat yang ada menggambarkan hal tersebut,” katanya secara virtual.
Pemkot Bogor juga berencana memperluas infrastruktur pendukung dengan menambah CCTV di berbagai titik serta melanjutkan penataan kabel utilitas udara. Dalam tiga tahun terakhir, kabel utilitas sepanjang sekitar 36 kilometer telah diturunkan dan ditata melalui boks utilitas.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.