Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menargetkan realisasi serapan anggaran di atas 50 persen hingga akhir September 2026 dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Kita masih menemui serapan anggaran sejumlah OPD masih rendah saat ini. Kita ingin kegiatan dipercepat sehingga serapan anggaran akan semakin naik," kata Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail usai melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja di Simpang Empat, Senin.
Menurutnya dari evaluasi yang dilakukan masing-masing OPD memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Evaluasi mencakup realisasi anggaran dari berbagai sumber pendanaan, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer ke Daerah (TKD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kerja setiap OPD kita bedah. Kita lihat serapan anggarannya dan sejauh mana realisasi yang dapat dicapai hingga akhir tahun, termasuk target yang harus diselesaikan," ujarnya.
Dia mengakui realisasi anggaran sejumlah OPD masih rendah. Kondisi tersebut, menurutnya, antara lain disebabkan kendala teknis, terutama pada pelaksanaan program yang bersumber dari dana transfer pemerintah.
Untuk itu, dia meminta pimpinan OPD memanfaatkan sisa waktu secara maksimal untuk mempercepat kegiatan dan meningkatkan serapan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan.
Selain realisasi anggaran, dia meminta OPD mempercepat penyelesaian administrasi dan pengambilan keputusan agar pekerjaan tidak terhambat.
"Kalau ada surat keputusan yang mendesak, segera komunikasikan dengan pimpinan, meskipun pimpinan sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Jangan sampai pekerjaan tertunda karena proses yang lambat," tegasnya.
Dia mengingatkan seluruh OPD agar responsif terhadap permintaan data dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Menurutnya, kecepatan penyampaian data berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.
Dia berharap seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil evaluasi, mempercepat pelaksanaan program, dan mengoptimalkan realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran.