Pemkab Kutim perkuat kolaborasi lintas sektor tekan sebaran HIV/AIDS - ANTARA News Kalimantan Timur

Sangatta, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, memperkuat kolaborasi dengan lintas sektor untuk menekan penyebaran Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), sekaligus mencegah dan memperluas akses layanan kesehatan.

Kolaborasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi lintas sektor yang melibatkan berbagai perangkat daerah hingga pihak terkait, seperti Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), sejumlah fasilitas layanan kesehatan, hingga elemen masyarakat.

"Selain untuk pencegahan dan perluasan layanan kesehatan, sekaligus untuk menghapus diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV (ODHIV) dan meningkatkan kepatuhan pengobatan," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutim Yuwana Sri Kurniawati di Sangatta, Jumat.

Kelompok masyarakat yang berisiko terinfeksi HIV/AIDS di Kutim sekitar 23.000 orang, namun saat ini baru sekitar 34 persen yang berhasil dijangkau melalui layanan skrining HIV/AIDS. Ia mengatakan hingga Mei 2026 terdapat 285 kasus baru ODHIV yang berhasil ditemukan.

Untuk layanan HIV/AIDS, lanjutnya, saat ini di Kutim sudah tersebar 31 fasilitas kesehatan yang terdiri atas 21 puskesmas, tiga rumah sakit pemerintah, tujuh rumah sakit swasta, dan satu klinik.

"Sedangkan berdasarkan indikator global WHO, capaian Kutim hingga Mei 2026 sebesar 72 persen untuk ODHIV yang menjalani terapi Antiretroviral (ARV), 61 persen untuk pemeriksaan viral load, dan 58 persen untuk pasien dengan viral load tersupresi," ujar Yuwana.

Penyusunan rencana aksi lintas sektor tersebut dilakukan pada Kamis (6/8/2026) di Kantor Bupati Kutim, sehingga forum tersebut menjadi wadah menyatukan program terpadu berbagai instansi agar penanganan HIV/AIDS berjalan lebih terpadu, efektif, dan berkesinambungan.

Yuwana menyebut keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan sektor sosial, pendidikan, keagamaan, dunia usaha, dan komunitas berbasis masyarakat.

Ia mengatakan salah satu hal mengemuka yang dibahas dalam forum kemarin adalah upaya menurunkan stigma dan diskriminasi, sehingga selama ini hal itu juga masih menjadi hambatan dalam melakukan pemeriksaan HIV maupun menjalani pengobatan secara rutin.

Rasa takut dikucilkan masyarakat, menurutnya, masih menjadi salah satu penyebab seorang penderita enggan mengetahui status kesehatannya maupun mengakses layanan yang tersedia.

"Untuk itu strategi komunikasi publik dinilai harus diperkuat dengan berbagai media informasi, sehingga kami mengoptimalkan penggunaan media sosial, seperti Instagram dan lainnya sebagai sarana edukasi," katanya.

Pewarta: M.Ghofar
Editor : Rahmad

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.