Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menegaskan komitmen pemerintah daerah itu untuk mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat sekaligus memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kayong Utara Amru Chanwari saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur bersama bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa.
"Gubernur Kalbar dalam arahannya meminta pemerintah kabupaten dan kota mengawal tujuh program prioritas Presiden pada 2026. Tentu pemerintah daerah juga menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pemerintah pusat dan provinsi," ujarnya.
Program tersebut lanjutnya, yakni kemudahan perizinan berusaha, pengendalian inflasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ketahanan pangan, serta penanganan tuberkulosis (TBC).
Amru mengatakan penyelarasan program tidak cukup hanya dilakukan dalam dokumen perencanaan, tetapi harus diikuti dengan pelaksanaan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
"Ini menjadi penguatan untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Program prioritas harus kita kawal bersama dan diterjemahkan sesuai kebutuhan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan program prioritas membutuhkan kerja lintas sektor karena sejumlah persoalan daerah saling berkaitan, seperti ketahanan pangan, pengendalian inflasi, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Yang kita bangun bukan hanya pelaksanaan program, tetapi bagaimana program tersebut menjawab persoalan masyarakat. Karena itu, sinergi dan koordinasi menjadi kunci agar setiap kebijakan memiliki dampak yang jelas dan terukur," katanya.
Selain membahas program prioritas pemerintah, rapat kerja tersebut juga menyoroti kondisi kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalbar serta dampaknya terhadap kualitas udara.
Amru menegaskan Pemkab Kayong Utara akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, TNI/Polri, satuan tugas karhutla, perusahaan, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
"Karhutla tidak bisa ditangani oleh satu pihak. Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur, baik dalam pencegahan, deteksi dini maupun penanganan di lapangan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bergerak cepat dan terpadu untuk melindungi masyarakat serta lingkungan," ujarnya.
Ia menambahkan, langkah pencegahan dan deteksi dini perlu menjadi perhatian agar potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas, sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Pewarta: Narwati
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.