Pemkab Batang sebut program Kementerian PKP berefek ganda untuk warga

Selasa, 4 Agustus 2026 16:55 WIB

Presiden Prabowo Subianto saat acara peresmian Perumahan Delta di Kabupaten Batang, belum lama ini. (ANTARA/Kutnadi)

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, menyebut tiga skema unggulan program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, KPR rumah subsidi, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan terbukti memberikan efek berganda bagi ekonomi warga.

Bupati Batang Faiz Kurniawan di Batang, Selasa, mengatakan bahwa ketiga program itu secara langsung menggerakkan sektor riil di tingkat lokal karena seluruh material pembangunan mayoritas diserap dari toko bangunan di sekitar lokasi penerima manfaat.

"BSPS itu dilelangkan khusus untuk toko material di sekitar penerima bantuan. Itu otomatis adanya perputaran uang di pasar lokal. Selain itu, tenaga kerja setempat juga banyak terserap untuk pengerjaan rehab dan pembangunan rumah," katanya.

Ia menyoroti pentingnya perencanaan tata ruang yang matang sebagai penopang keberlanjutan program perumahan warga ke depan.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga masih memiliki luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sekitar 87 persen yang artinya masih berada di atas ambang batas minimal yang ditetapkan nasional.

Namun, seiring proyeksi pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tempat tinggal, pemerintah daerah juga mengkaji pengembangan rumah vertikal sebagai solusi optimalisasi lahan.

"Tata ruang dan ruang wilayah yang baik adalah fondasi agar pemanfaatan lahan berjalan adil dan tidak hanya untuk kebutuhan hari ini tetapi juga 20 tahun hingga 30 tahun mendatang. Oleh karena lahan terbatas, opsi vertikal house mulai kami matangkan," katanya.

Faiz Kurniawan mengatakan kesuksesan pembangunan perumahan tidak lepas dari sinergi ketat antara pemerintah daerah dan pengembang.

Pemkab Batang, kata dia, menerapkan pengawasan ketat terhadap serah terima fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) guna memastikan kondisinya layak sebelum diserahkan ke pemerintah.

"Selain itu, kami juga memastikan proses perizinan termasuk Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah berjalan transparan dan mudah. Demikian pula, mekanisme sanksi tegas telah disiapkan bagi pengembang yang tidak patuh pada aturan," katanya.

Baca juga: DPRD Batang desak pengadaan kapal keruk cegah pendangkalan muara

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.