Liputan6.com, Tel Aviv - Pemimpin oposisi Israel Gadi Eisenkot menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bahkan jika keduanya harus berbagi kekuasaan. Eisenkot mengatakan dirinya akan mengundurkan diri dalam waktu satu jam jika harus bekerja di bawah kepemimpinan Netanyahu.
Dikutip dari Anadolu, Jumat (23/10/2026), Israel dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 27 Oktober. Namun, hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa baik kubu Netanyahu maupun kelompok oposisi yang dipimpin Eisenkot diperkirakan tidak akan memperoleh mayoritas untuk membentuk pemerintahan.
“Saya berjanji dengan tegas bahwa saya tidak akan bekerja di bawah Netanyahu, bahkan dengan pengaturan rotasi kepemimpinan sekalipun. Jika itu terjadi, saya akan mengundurkan diri setelah satu jam,” kata Eisenkot kepada stasiun radio lokal 103 FM.
Pernyataan Eisenkot muncul di tengah penilaian bahwa pemerintahan persatuan nasional berpotensi terbentuk jika kubu Netanyahu maupun oposisi Yahudi gagal memperoleh 61 kursi dari total 120 kursi di parlemen Israel, Knesset, yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Dalam skenario tersebut, Netanyahu dan Eisenkot berpeluang bergantian menjabat sebagai perdana menteri dalam pemerintahan yang tidak melibatkan Partai Jewish Power yang berhaluan sayap kanan ekstrem. Partai tersebut dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Secara teori, masing-masing kubu juga dapat membentuk pemerintahan dengan berkoalisi bersama partai-partai Palestina yang diperkirakan masuk Knesset. Namun, kedua kubu sejauh ini sama-sama menolak kemungkinan tersebut.
Warga Palestina mencakup lebih dari 20 persen dari total populasi Israel yang berjumlah lebih dari 10 juta jiwa.
Eisenkot Belum Pastikan Sikap terhadap Qatar
Dalam pernyataan terpisah, Eisenkot yang merupakan mantan kepala staf militer Israel menolak menjawab apakah dirinya berniat menetapkan Qatar sebagai negara musuh. Pertanyaan itu diajukan oleh pemimpin Partai Together sekaligus mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.
“Tidaklah serius jika saya begitu saja mengatakan dalam wawancara media bahwa saya akan menetapkan Qatar sebagai negara yang bermusuhan. Kami akan mengadakan pembahasan serius mengenai masalah ini,” ujar Eisenkot.
Para menteri dan pemimpin oposisi Israel menuduh Qatar mendukung kelompok Palestina Hamas di Jalur Gaza. Doha membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di wilayah itu disalurkan melalui Tel Aviv dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).