Pemerintah mencatat, realisasi pembiayaan utang neto hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp 506 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut realisasi tersebut masih sesuai dengan rencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus ada Rp 506 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9).
Dari realisasi tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 527,4 triliun atau sekitar 66% dari target yang ditetapkan dalam APBN.
Menurut Suahasil, perkembangan pembiayaan utang hingga akhir Agustus masih berada pada jalur yang telah ditetapkan pemerintah. Ia memastikan akan terus memantau perkembangan pembiayaan hingga akhir tahun.
Suahasil juga menegaskan pemerintah akan terus memperhatikan kondisi pasar keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Menurut dia, pasar SBN Indonesia masih solid meskipun pasar keuangan global menghadapi ketidakpastian.
Ia pun memastikan pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga kondisi pasar surat utang pemerintah.
Suahasil memaparkan, spread SBN Indonesia terhadap US Treasury masih berada pada level yang dinilai kompetitif. Untuk SBN tenor 10 tahun dalam denominasi rupiah, spread disebut berada di sekitar 120 basis poin.
Sedangkan jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain, spread Indonesia berada di level 217 basis poin. Menurut Suahasil, kondisi tersebut masih memberikan daya tarik bagi investor asing untuk masuk ke pasar SBN Indonesia.
“Indonesia relatif oke, kita ada spread 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk membeli SBN kita,” kata dia.
Selain itu, menurut dia, permintaan dalam lelang surat utang negara (SUN) juga masih cukup kuat. Suahasil menyebut rata-rata bid-to-cover ratio lelang SUN mencapai 1,88 kali. Sementara itu, bid-to-cover ratio lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,53 kali.
Di sisi lain, pemerintah juga merealisasikan pembiayaan investasi sebesar Rp 62,6 triliun hingga 31 Agustus 2026. Pembiayaan tersebut antara lain disalurkan melalui Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Untuk sektor perumahan, Suahasil mengatakan penyaluran FLPP telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp 17,4 triliun. Penyaluran tersebut tersebar di 35 provinsi.
Adapun untuk LPDP, pemerintah telah menambahkan dana abadi sebesar Rp 15 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan pendidikan, dengan jumlah penerima beasiswa LPDP yang telah mencapai 20.792 awardee dan lebih dari 37 ribu jika termasuk awardee kolaborasi.
Suahasil menambahkan pembiayaan kepada Bulog digunakan untuk mengamankan cadangan beras pemerintah, menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus mendukung stabilisasi harga beras.
“Semua digunakan untuk investasi, untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Suahasil.