Pemerintah Perlu Gandeng Pelaku Industri Berskala Global Bangun Industri Protein Nasional

Bagikan:

JAKARTA – Ekonom sekaligus Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Piter Abdullah, menilai pemerintah perlu memperkuat kemitraan dengan pelaku industri protein berskala global sebagai bagian dari strategi membangun industry protein nasional yang terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Menurut Piter, pembangunan industri protein tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi, tetapi membutuhkan ekosistem yang didukung investasi, teknologi, distribusi, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha.

"Saya kira memang seharusnya kita bekerja sama dengan pelaku industri protein berskala global. Itu bagian dari orkestrasi. Mereka telah menunjukkan bagaimana industri protein bisa berkembang melalui produksi massal yang efisien. " kata Piter di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.

Ia menjelaskan tantangan utama penyediaan protein nasional selama ini bukan semata persoalan produksi, melainkan belum terbangunnya orkestrasi kebijakan yang mampu menyatukan seluruh mata rantai penyediaan protein dari hulu hingga hilir.

"Untuk beberapa sumber protein seperti daging sapi memang pasokannya masih kurang. Namun sumber protein tidak hanya berasal dari daging. Di banyak daerah, terutama Indonesia bagian timur, potensi ikan justru sangat melimpah," ujarnya.

Menurut dia, persoalan mendasar justru terletak pada belum optimalnya sistem distribusi serta belum adanya kebijakan yang mampu mengintegrasikan produksi, logistik, investasi, hingga akses pasar secara menyeluruh.

"Masalahnya kita belum memiliki sistem distribusi yang memadai dan belum memiliki kebijakan yang benar-benar mendukung distribusi tersebut. Dengan kata lain, kita belum memiliki orkestrasi yang baik," ucapnya.

Piter menjelaskan bahwa orkestrasi bukan sekadar koordinasi antarkementerian, melainkan penyelarasan seluruh instrumen yang memengaruhi ketersediaan protein nasional. Kebijakan pemerintah, pembangunan infrastruktur logistik, pengembangan sentra produksi, investasi, distribusi, hingga akses pasar harus dirancang sebagai satu kesatuan agar pasokan protein dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Menurut dia, pendekatan tersebut juga penting untuk menjawab berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi pelaku usaha protein di dalam negeri. Banyak peternak, nelayan, koperasi, maupun pelaku usaha skala kecil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan, sarana produksi yang berkualitas, teknologi modern, serta jaringan pemasaran yang lebih luas sehingga produktivitas dan daya saingnya belum berkembang optimal.

Dalam konteks itu, kemitraan dengan pelaku industri protein berskala global dinilai dapat menjadi katalis bagi percepatan pengembangan industri protein nasional. Kehadiran mitra strategis diharapkan tidak hanya membawa investasi, tetapi juga mempercepat transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan standar produksi, serta membuka akses terhadap jejaring pasar internasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional.

BACA JUGA:

Piter mencontohkan keberhasilan industri ayam nasional sebagai bukti bahwa investasi, inovasi teknologi, dan pengembangan industri yang dilakukan secara berkelanjutan mampu memperluas akses masyarakat terhadap sumber protein.

"Dulu ayam merupakan makanan yang relatif mewah. Sekarang ayam sudah menjadi sumber protein yang sangat mudah diakses masyarakat. Itu terjadi karena adanya investasi, teknologi, dan dukungan perusahaan-perusahaan besar di sektor poultry," ujarnya.

Menurut dia, pengalaman tersebut dapat menjadi referensi dalam mengembangkan komoditas protein lainnya. Kolaborasi dengan pelaku industri protein yang memiliki pengalaman panjang dalam membangun ekosistem usaha dapat mempercepat pengembangan sektor peternakan, perikanan, maupun subsektor protein lainnya melalui penguatan investasi, inovasi, dan efisiensi rantai pasok.

Meski demikian, Piter menegaskan bahwa keterlibatan pelaku industri berskala global tidak boleh mengurangi peran pemerintah sebagai pengarah kebijakan. Pemerintah tetap harus menjadi orkestrator yang memastikan seluruh pelaku, mulai dari perusahaan besar, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku distribusi, memperoleh kesempatan berkembang secara adil.

"Kalau perusahaan besar sekaligus menjadi orkestrator, ada risiko pelaku yang lebih kecil tidak terlindungi. Karena itu pemerintah harus menjadi pengatur sekaligus pelindung agar hubungan antara perusahaan besar dan kecil benar-benar saling menguntungkan," ujarnya.

Piter menambahkan pendekatan berbasis kolaborasi tersebut akan menghasilkan ekosistem protein nasional yang lebih kuat dibandingkan pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.

"Tanpa orkestrasi, kebijakan hanya akan berhenti sebagai arahan sektoral dan tidak benar-benar tersambung di lapangan. Padahal yang dibutuhkan adalah sinergi dari hulu sampai hilir, " katanya.

Menurut dia, apabila pemerintah mampu membangun kolaborasi yang terarah dengan pelaku industri protein berskala global sekaligus memperkuat perannya sebagai orkestrator, pengembangan industri protein nasional tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sektor peternakan dan perikanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber protein bergizi dengan harga yang terjangkau.

"Tujuan akhirnya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi membangun industri protein nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi yang terarah antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pelaku dalam rantai pasok," ujar Pite