Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, DPR Minta Lapangan Kerja Berkualitas Jadi Sasaran Utama
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengatakan, pertumbuhan ekonomi harus memiliki kualitas yang dapat dirasakan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan pekerjaan baru.
Baca Juga: Prabowo Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen di Akhir 2026, Tekankan Investasi Untuk Kesejahteraan Rakyat
"Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Setiap pertumbuhan ekonomi 1% haruslah bisa menciptakan lapangan kerja. Berapa angka lapangan kerja yang tercipta?" kata Kamrussamad saat ditemui menjelang sidang paripurna di komplek parlemen, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, terdapat perhitungan yang menyebut setiap pertumbuhan ekonomi 1% berpotensi membuka sekitar 900.000 lapangan kerja baru. Karena itu, capaian pertumbuhan ekonomi perlu dilihat lebih jauh dari sekadar angka pertumbuhan tahunan atau kuartalan.
"Di sektor mana saja? Di bidangnya mana saja? Kemudian, apakah itu implementasi dari hilirisasi? Itu yang ditunggu oleh masyarakat," ujarnya.
Kamrussamad menilai pertumbuhan ekonomi 5,29% pada kuartal II-2026 menunjukkan adanya perkembangan dari implementasi sejumlah program prioritas pemerintah.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada semester I-2026 telah mencapai 5,4%. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikasi awal bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi.
"Artinya bahwa di kuartal kedua ini ternyata mulai terasa arah kebijakan program prioritas nasional kita, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.
Meski demikian, jalan menuju pertumbuhan 8% masih panjang. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029. Untuk mencapai angka tersebut, diperlukan tambahan sumber pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan capaian saat ini.
Kamrussamad menyebut setidaknya ada empat sumber yang perlu dioptimalkan, yakni belanja pemerintah melalui APBN, investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA), investasi domestik, serta kontribusi Danantara.
"8% kita sedang menghitung empat sumber. Pertama, dorongan APBN. Kedua, investasi luar negeri atau PMA. Kemudian, investasi dalam negeri. Lalu kemudian, konsolidasi yang sudah dilakukan oleh Danantara sebagai SOE," jelasnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi XI adalah kontribusi Danantara terhadap target pertumbuhan ekonomi.
Danantara diharapkan tidak hanya menjadi institusi yang mengelola aset perusahaan negara, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap ekspansi ekonomi melalui pengelolaan dan optimalisasi aset serta investasi.
Kamrussamad mengatakan DPR masih menunggu perhitungan pemerintah mengenai kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ini yang kami belum dapatkan hitungan dari pemerintah, khususnya dari Danantara, dan kita minta DIM Danantara Investment Management untuk segera mengajukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai SOE," ujarnya.
Menurutnya, kejelasan mengenai kontribusi tersebut penting karena pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.
Investasi swasta, baik domestik maupun asing, juga harus bergerak. Sementara itu, Danantara diharapkan dapat menjadi sumber tambahan pembiayaan dan investasi yang memperkuat ekspansi ekonomi nasional.
Dengan demikian, target 8% tidak hanya bergantung pada peningkatan belanja pemerintah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menciptakan ekosistem investasi yang mampu mendorong dunia usaha melakukan ekspansi.
Selain sumber pembiayaan pertumbuhan, Kamrussamad menilai koordinasi antarkementerian masih menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah.
Menurutnya, kebijakan ekonomi tidak akan efektif apabila program prioritas berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat antara kementerian koordinator dan kementerian teknis.
"Harus diperbaiki koordinasi lintas sektor, khususnya kementerian antara Kementerian Koordinator dan kementerian teknis. Ini implementasinya masih harus terus diperbaiki," kata dia.
Ia menekankan pelaksanaan program pemerintah harus memenuhi tiga aspek, yakni tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Persoalan implementasi menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang lebih besar di tingkat dunia usaha dan masyarakat.
Jika investasi bertambah tetapi tidak diikuti pembukaan lapangan kerja yang memadai, kualitas pertumbuhan ekonomi masih menjadi pertanyaan.
Begitu pula ketika program pemerintah menghasilkan kenaikan aktivitas ekonomi tanpa memberikan dampak yang cukup terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Kamrussamad juga meminta pemerintah memperbaiki komunikasi kebijakan untuk mengurangi ketidakpastian di pasar.
Menurutnya, kepastian arah kebijakan menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi dan ekspansi.
"Komunikasi pemerintah harus terus ditingkatkan supaya uncertainty bisa kita kurangi. Ketidakpastian di pasar, di masyarakat bisa kita kurangi," ujarnya.
Ia menilai kebijakan pemerintah ke depan perlu menjaga kesinambungan sehingga dunia usaha dapat memiliki kepastian dalam menyusun rencana bisnis.
Bagi Komisi XI, kebijakan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seimbang antara kepentingan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan dunia usaha.
"Yang ada adalah kesinambungan, sehingga arah kebijakan pemerintah dirasa itu betul-betul pro-growth, kemudian pro-job, dan juga pro-business untuk mendorong dunia usaha," katanya.