Otto Ihalauw: Semangat kemerdekaan harus perkuat tata kelola Otsus Papua - ANTARA News Papua Tengah

Sorong (ANTARA) - Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw mengatakan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi kesempatan untuk memperkuat tata kelola otonomi khusus (Otsus) agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.

Menurut dia, semangat kemerdekaan harus menjadi refleksi sejauh mana pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.

"Di Papua, kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang adil, pelayanan publik yang semakin baik, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penghormatan terhadap adat dan budaya masyarakat Papua," katanya di Sorong, Rabu.

Menurut dia, Otsus Papua merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang diberikan pemerintah harus diiringi dengan pengelolaan yang efektif sehingga benar-benar menghasilkan manfaat langsung bagi orang asli Papua.

Ia menjelaskan tantangan ke depan bukan hanya besarnya alokasi dana Otsus, melainkan bagaimana kewenangan dan anggaran yang telah diberikan dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Otto menilai semangat kemerdekaan juga harus tercermin dalam upaya memperbaiki tata kelola Otsus Papua, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan program.

"Setiap program dan kegiatan yang menggunakan dana Otsus harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran percepatan pembangunan dan memberikan dampak langsung bagi orang asli Papua," ujarnya.

Ia mengatakan komitmen perbaikan tata kelola tersebut telah dituangkan dalam 18 komitmen bersama yang disepakati pada rapat koordinasi perbaikan tata kelola Otsus Papua di Jayapura pada 16 Juli 2026.

Komitmen itu, kata dia, mencakup perbaikan perencanaan, penganggaran, tagging anggaran, pengawasan, transparansi, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pemutakhiran data penerima manfaat, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan.

Menurut Otto, komitmen tersebut merupakan langkah penting dalam membangun sistem pencegahan agar perbaikan tata kelola dilakukan sejak awal, sehingga berbagai potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Ia menambahkan semangat kemerdekaan di Tanah Papua harus diterjemahkan menjadi semangat untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, tata kelola Otsus, penguatan data, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelestarian budaya Papua sebagai bagian dari Indonesia.

"Kita ingin memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang hadir di Tanah Papua benar-benar sampai kepada masyarakat dan menghasilkan manfaat. Targetnya bukan sekadar adanya program, tetapi adanya perubahan yang dirasakan masyarakat, khususnya orang asli Papua," katanya.

Otto mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, masyarakat adat, generasi muda, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan Papua yang tepat sasaran, didukung tata kelola yang baik, serta tetap menjaga nilai-nilai budaya sebagai bagian dari semangat kebangsaan.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.