Ongkos panjang pembangunan manusia

Catatan-catatan negatif dalam penyelenggaraan program, seperti kasus korupsi dalam pelaksanaan MBG, menjadi penanda area yang perlu dikawal secara ketat agar investasi besar di bidang gizi dan pendidikan benar-benar mencapai tujuannya.

Jakarta (ANTARA) - Ada logika yang mengikat rangkaian kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan, hingga rencana pembangunan kampus Indian Institutes of Management (IIM) dan Indian Institutes of Technology (IIT) di Indonesia.

Benang merah itu berujung pada premis bahwa daya saing sebuah bangsa ditentukan lebih dulu oleh kualitas manusianya, bukan hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara. Premis ini memang bukan hal baru dalam literatur pembangunan. Namun, tidak banyak pemerintahan yang menerjemahkannya ke dalam rangkaian kebijakan yang begitu koheren, dari pemenuhan gizi ibu hamil hingga kerja sama pendidikan tinggi lintas negara.

Titik berangkatnya adalah gizi. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bertumpu pada pemahaman yang telah lama mapan dalam ilmu gizi mengenai pentingnya seribu hari pertama kehidupan. Terhitung sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, periode ini merupakan jendela kesempatan yang tidak dapat diputar ulang. Kekurangan gizi pada fase tersebut berisiko menghambat perkembangan kognitif secara permanen, sementara intervensi yang tepat pada periode yang sama dapat menjadi pengungkit produktivitas dalam jangka panjang.

Sasaran 3B dalam MBG —ibu hamil, ibu menyusui, dan balita— ditempatkan langsung pada jendela kritis tersebut. Intervensi ini ditujukan untuk menekan angka bayi lahir dengan berat badan rendah sekaligus mencegah tengkes (stunting) sejak akar persoalannya. Adapun bagi anak usia sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas (SMA), MBG berfungsi memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi harian. Fokusnya memang tidak lagi pada pencegahan tengkes, melainkan menjaga tumbuh kembang dan kesiapan anak untuk belajar.

Besarnya anggaran yang dialokasikan menunjukkan bobot politik program ini. Dalam APBN 2026, MBG semula mendapat alokasi Rp268 triliun, yang kemudian diefisiensikan menjadi Rp229 triliun. Sebagian besar anggaran Badan Gizi Nasional pun diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Di sinilah letak perubahan cara pandangnya. Dalam kerangka MBG, gizi tidak ditempatkan semata-mata sebagai bantuan sosial, sebagaimana lazimnya program pemerintah. Gizi diperlakukan sebagai infrastruktur dasar pembangunan manusia. Jika jalan dan listrik menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi, gizi adalah fondasi bagi manusia yang kelak menggerakkan perekonomian itu sendiri.

Baca juga: Hoaks! Prabowo hentikan MBG, dana dialihkan ke pembangunan IKN

Sekolah

Dari fondasi biologis itu, rangkaian kebijakan pendidikan pemerintah bergerak membangun fondasi kognitif dan sosial secara berjenjang. Setiap program dirancang untuk menyasar segmen sosial-ekonomi yang berbeda, sehingga membentuk jalur pendidikan yang saling melengkapi.

Sekolah Rakyat, yang dikelola Kementerian Sosial, dirancang sebagai sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari desil satu dan dua, kelompok ekonomi paling rentan menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.