Nikel Hijau Dipertanyakan: Saat Tambang Bahan Baterai Mengancam Surga Biodiversitas Indonesia

Temuan tersebut memperlihatkan adanya dilema besar dalam strategi hilirisasi Indonesia. Di satu sisi, nikel menjadi aset penting untuk industri baterai kendaraan listrik global. Di sisi lain, proses ekstraksinya berpotensi memberikan tekanan terhadap hutan, satwa endemik, ekosistem pesisir, hingga ruang hidup masyarakat lokal.

Apa Itu Nikel Hijau dan Mengapa Menjadi Kontroversi?

Nikel hijau adalah konsep produksi nikel yang berupaya mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan energi rendah karbon, pengelolaan limbah yang lebih baik, perlindungan ekosistem, serta penghormatan terhadap hak masyarakat sekitar tambang.

Konsep ini muncul karena nikel menjadi salah satu mineral strategis dalam transisi energi. Logam tersebut digunakan dalam berbagai jenis baterai kendaraan listrik, terutama baterai dengan kandungan nikel tinggi yang mampu meningkatkan kepadatan energi.

Namun, persoalan muncul karena proses mendapatkan nikel tidak selalu berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Beberapa tantangan utama industri nikel antara lain:

• pembukaan kawasan hutan untuk tambang terbuka,

• hilangnya habitat satwa endemik,

• sedimentasi sungai akibat aktivitas tambang,

• emisi karbon dari pembukaan lahan dan proses pengolahan,

• konflik ruang dengan masyarakat adat dan komunitas lokal.

Dengan kata lain, kendaraan listrik mungkin mengurangi emisi saat digunakan, tetapi rantai pasok baterainya tetap memiliki jejak ekologis yang perlu diperhitungkan.

Mengapa Nikel Menjadi Mineral Penting dalam Transisi Energi?

Indonesia saat ini menjadi salah satu pemain utama dalam industri nikel dunia. Cadangan nikel yang besar membuat Indonesia menjadi lokasi strategis bagi pembangunan rantai pasok kendaraan listrik, mulai dari tambang, pengolahan mineral, hingga produksi bahan baterai.

Pemerintah juga mendorong hilirisasi nikel agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.

Strategi tersebut membuka peluang ekonomi besar:

• investasi asing masuk,

• lapangan kerja baru tercipta,

• industri manufaktur berkembang,

• Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi baterai kendaraan listrik.

Namun, tantangannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak menghasilkan biaya ekologis yang jauh lebih besar.

Paradoksnya adalah mineral yang dibutuhkan untuk mempercepat transisi menuju energi bersih justru berpotensi mengganggu sistem alam yang berperan menyerap karbon dan menjaga keseimbangan iklim.

Bagaimana Tambang Nikel Mengancam Biodiversitas Indonesia?

Menurut AEER, persoalan terbesar bukan hanya jumlah kawasan tambang, tetapi lokasi tambang yang beririsan dengan wilayah bernilai ekologis tinggi.

Key Biodiversity Areas (KBA) merupakan kawasan yang dianggap penting karena memiliki spesies, ekosistem, atau proses ekologis yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Ketika konsesi tambang masuk ke kawasan tersebut, dampaknya tidak selalu berupa hilangnya seluruh hutan secara langsung. Kerusakan dapat terjadi secara bertahap melalui fragmentasi habitat.

Bayangkan sebuah kawasan hutan yang selama puluhan tahun menjadi jalur alami bagi satwa seperti anoa di Sulawesi. Ketika jalan tambang, area produksi, dan fasilitas pendukung mulai masuk, hutan tersebut terpecah menjadi bagian-bagian kecil.

Satwa mungkin masih memiliki sebagian habitat, tetapi:

• jalur mencari makan terganggu,

• ruang berkembang biak menyempit,

• risiko konflik dengan manusia meningkat,

• populasi menjadi semakin rentan.

Inilah alasan mengapa kehilangan biodiversitas tidak bisa hanya dihitung berdasarkan luas hutan yang hilang.

Satu hektare hutan di kawasan biodiversitas tinggi bisa memiliki nilai ekologis jauh lebih besar dibandingkan kawasan lain yang tidak memiliki fungsi penting bagi spesies tertentu.

Dari Halmahera hingga Morowali, Jejak Tekanan Industri Nikel Makin Terlihat

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Halmahera, Maluku Utara.

Kajian AEER menemukan izin usaha pertambangan milik 10 perusahaan bertumpang tindih dengan kawasan hutan lindung seluas 45.742 hektare di wilayah tersebut.

Tekanan tidak hanya terjadi di daratan.

Di Halmahera Timur, aktivitas pertambangan terindikasi memberikan dampak terhadap Sungai Kukuba dan menyebabkan degradasi mangrove primer di Teluk Buli.

Mangrove memiliki peran penting sebagai penyerap dan penyimpan karbon biru (blue carbon). Ketika ekosistem mangrove rusak, dampaknya bukan hanya terhadap keanekaragaman hayati pesisir, tetapi juga terhadap kemampuan alam menyimpan karbon.

“Mangrove primer merupakan salah satu ekosistem utama penyerap dan penyimpan karbon biru. Kerusakannya tidak hanya mengancam biodiversitas pesisir, tetapi juga melemahkan upaya mitigasi perubahan iklim,” jelas Imelda Sanatha, peneliti biodiversitas AEER melalui catatan tertulis yang diterima AKURAT.CO, dikutip Sabtu, 25 Juli 2026.

Sementara itu, di Morowali, Sulawesi Tengah, sekitar 133.256 hektare hutan berada dalam 70 konsesi tambang nikel dengan total luas konsesi mencapai 157.937 hektare.

Aktivitas pertambangan di kawasan hulu juga disebut menyebabkan sedimentasi aliran sungai. Dampaknya dapat menjalar ke wilayah hilir, memengaruhi kualitas air dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem sungai.

Baca Juga: Industri Nikel Dukung Mandatori B50, Minta Beban Operasional Tetap Terkendali

Baca Juga: Kuota Nikel Dilonggarkan, ANTM dan INCO Berpeluang Tarik Investor

Apakah Hilirisasi Nikel Bertentangan dengan Perlindungan Lingkungan?

Jawabannya tidak sesederhana menghentikan atau melanjutkan pertambangan.

Indonesia tetap membutuhkan mineral strategis untuk membangun ekonomi masa depan. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan ekspansi industri berjalan dalam batas ekologis.

Masalah terbesar bukan keberadaan industri nikel itu sendiri, melainkan ketika kawasan dengan nilai ekologis tinggi diperlakukan sama seperti wilayah biasa.

Data AEER menunjukkan adanya celah antara ambisi hilirisasi dan agenda perlindungan biodiversitas dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.

Pembukaan hutan untuk tambang juga berpotensi menghambat target FOLU Net Sink 2030, yaitu target penyerapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan hingga mencapai emisi bersih minus 140 juta ton setara karbon dioksida.

Artinya, Indonesia menghadapi tantangan ganda:

• mempercepat ekonomi hijau,

• tetapi tetap menjaga aset alam yang menjadi fondasi mitigasi perubahan iklim.

Transisi Energi Tidak Boleh Memindahkan Krisis

Selama ini, transisi energi sering dipahami sebagai perpindahan dari energi fosil menuju energi terbarukan dan kendaraan listrik.

Namun, persoalan nikel menunjukkan bahwa transisi energi memiliki rantai pasok panjang yang juga harus diperhatikan.

Sebuah mobil listrik memang tidak menghasilkan emisi knalpot saat digunakan. Tetapi baterainya membutuhkan mineral yang berasal dari proses ekstraksi.

Jika proses tersebut merusak hutan, menghilangkan habitat, dan melemahkan fungsi ekosistem, maka sebagian persoalan lingkungan hanya berpindah lokasi.

Inilah tantangan terbesar konsep nikel hijau: bukan hanya menghasilkan nikel dengan teknologi lebih bersih, tetapi memastikan seluruh prosesnya tidak mengorbankan sistem alam yang tidak dapat digantikan.

Apa Dampaknya bagi Masyarakat dan Masa Depan Ekonomi Indonesia?

Persoalan tambang nikel bukan hanya isu lingkungan. Dampaknya juga menyentuh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tambang.

Warga lokal menghadapi perubahan terhadap:

• akses hutan,

• wilayah kebun,

• sumber air,

• ruang budaya,

• kawasan yang memiliki nilai spiritual.

Working Group ICCAs Indonesia (WGII) menyoroti bahwa banyak wilayah kelola masyarakat adat dan komunitas lokal masih beririsan dengan izin industri ekstraktif.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan biodiversitas tidak dapat dipisahkan dari perlindungan masyarakat yang selama ini menjaga wilayah tersebut.

Dalam jangka panjang, tata kelola tambang yang buruk juga dapat memengaruhi citra industri Indonesia di mata investor global. Saat standar ESG semakin menjadi pertimbangan utama, perusahaan dan negara harus membuktikan bahwa produksi mineral strategis dapat berjalan dengan tanggung jawab lingkungan.

Bagaimana Masa Depan Nikel Hijau yang Sebenarnya?

AEER mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap izin pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung, KBA, habitat spesies terancam punah, mangrove primer, dan wilayah kelola masyarakat.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

• menetapkan kawasan bernilai ekologis tinggi sebagai wilayah yang tidak boleh ditambang,

• menyelaraskan hilirisasi nikel dengan IBSAP dan Global Biodiversity Framework,

• mempercepat penggunaan energi terbarukan untuk smelter,

• memastikan perusahaan melakukan pemulihan ekosistem,

• menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

“Transisi energi tidak boleh menyelesaikan satu krisis iklim dengan menciptakan krisis keanekaragaman hayati baru,” tegas Imelda Sanatha.

Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan terbesar Indonesia ke depan: bagaimana menjadi pemain utama energi masa depan tanpa kehilangan kekayaan alam yang menjadi identitas bangsa.

Nikel dapat menjadi bagian dari solusi perubahan iklim, tetapi hanya jika proses mendapatkannya tidak menciptakan masalah baru. Pantau terus perkembangan industri energi, lingkungan, dan ekonomi hijau Indonesia untuk melihat bagaimana keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan terus diuji.

Baca Juga: Kebut Hilirisasi Nikel, Autoclave Tiba di Proyek HPAL Morowali

Baca Juga: Bauksit Salip Nikel, Investasi Hilirisasi Tembus Rp40,1 Triliun

FAQ

Apa itu nikel hijau?

Nikel hijau adalah konsep produksi nikel yang mengutamakan pengurangan dampak lingkungan melalui penggunaan energi rendah karbon, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, perlindungan ekosistem, serta penghormatan terhadap masyarakat sekitar tambang. Konsep ini menjadi penting karena nikel merupakan bahan utama industri baterai kendaraan listrik.

Mengapa nikel penting untuk kendaraan listrik?

Nikel digunakan dalam beberapa jenis baterai kendaraan listrik karena mampu meningkatkan kepadatan energi. Indonesia menjadi negara strategis karena memiliki cadangan nikel besar sehingga menjadi pusat pengembangan rantai pasok baterai global.

Mengapa tambang nikel dianggap mengancam biodiversitas?

Tambang nikel dapat mengancam biodiversitas karena aktivitas pembukaan lahan berpotensi menyebabkan hilangnya habitat, fragmentasi ekosistem, sedimentasi sungai, serta gangguan terhadap spesies endemik seperti anoa di Sulawesi.

Apakah nikel bisa ditambang tanpa merusak lingkungan?

Tambang nikel dapat dikembangkan dengan dampak yang lebih rendah melalui tata kelola ketat, perlindungan kawasan sensitif, penggunaan energi bersih, rehabilitasi lahan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat lokal.

Mengapa Sulawesi dan Maluku menjadi wilayah penting dalam isu tambang nikel?

Sulawesi dan Maluku menjadi wilayah penting karena memiliki cadangan nikel besar sekaligus kawasan biodiversitas tinggi. Banyak wilayah tambang berada dekat atau beririsan dengan ekosistem penting seperti hutan tropis dan mangrove.

Apa hubungan tambang nikel dengan perubahan iklim?

Tambang nikel dapat berkaitan dengan perubahan iklim karena pembukaan hutan mengurangi kemampuan alam menyerap karbon. Kerusakan mangrove juga dapat mengurangi kapasitas penyimpanan karbon biru.

Bagaimana pemerintah dapat menciptakan industri nikel berkelanjutan?

Pemerintah dapat memperkuat regulasi lingkungan, mengevaluasi izin tambang di kawasan sensitif, mendorong energi terbarukan untuk smelter, serta memastikan perusahaan bertanggung jawab terhadap pemulihan ekosistem dan masyarakat terdampak.