METI nilai PLTS 100 GWp momentum perkuat industri surya nasional

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menilai Program PLTS 100 gigawatt peak (GWp) dapat menjadi momentum memperkuat industri energi surya sekaligus meningkatkan penguasaan teknologi di dalam negeri.

Ketua Umum METI Norman Ginting mengatakan peluang tersebut perlu ditopang kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang adaptif serta kewajiban alih teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

“Kewajiban alih teknologi dan TKDN perlu fleksibel untuk percepatan perkembangan teknologi di tahap awal,” kata Norman dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, fleksibilitas diperlukan terutama untuk teknologi yang masih berada pada tahap awal pengembangan dan industri pendukungnya belum sepenuhnya siap di dalam negeri.

Dalam masukannya, METI mengusulkan penerapan TKDN secara progresif, mekanisme pengecualian pada kondisi tertentu, insentif bagi pengembangan industri, serta penyusunan peta jalan TKDN berdasarkan jenis teknologi.

“Ini juga kesempatan bagi kita, bagaimana Indonesia itu bisa menjadi source of technology dengan adanya proyek-proyek strategis ini,” ujar Norman.

Pada saat yang sama, METI mengusulkan kewajiban alih teknologi ditempatkan pada produsen teknologi, bukan pada pengembang proyek.

Ketentuan itu dinilai diperlukan agar pembangunan proyek EBT turut meningkatkan kemampuan teknologi dan rantai pasok di dalam negeri.

Norman menilai skala proyek strategis pemerintah, terutama Program PLTS 100 GWp, dapat menciptakan pasar yang cukup besar untuk memperkuat basis industri panel surya nasional.

“Jadi kita berharap dengan adanya program yang dalam hal ini yang lagi didorong adalah program 100 Gigawatt Peak, itu akan kita bisa melahirkan industri solar panel berskala internasional,” ucapnya.

Menurut dia, momentum industrialisasi tersebut tidak hanya terbatas pada tenaga surya. Percepatan proyek EBT lainnya, termasuk panas bumi, juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan industri dan teknologi nasional.

Karena itu, METI menilai kebijakan penggunaan produk dalam negeri perlu dirancang agar tetap memberikan ruang bagi masuknya teknologi baru pada tahap awal, tetapi secara bertahap meningkatkan kandungan lokal dan penguasaan teknologi oleh industri nasional.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon mengatakan pengembangan PLTS skala besar diharapkan tidak hanya memperkuat sistem energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi melalui tumbuhnya industri di dalam negeri.

“Program ini diyakini dapat sekaligus memperkuat ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja hijau, serta mendorong penguatan industri energi terbarukan dalam negeri,” ujar Dony.

Usulan terkait TKDN menjadi satu dari 22 substansi yang disampaikan METI dalam pembahasan RUU EBET. METI juga mengusulkan penyelarasan insentif dan sanksi kepatuhan TKDN dengan ketentuan di Kementerian Perindustrian

Pemerintah resmi memulai Program PLTS 100 GWp pada 25 Agustus 2026. Tahap awal program tersebut mencakup pembangunan 14 PLTS dengan kapasitas total 5,3 GWp yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Kementerian ESDM menyatakan pengembangan PLTS 100 GWp juga diarahkan untuk meningkatkan penyerapan panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai yang diproduksi di dalam negeri.

Pemerintah memperkirakan program tersebut berpotensi menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja akumulatif, terdiri atas 3,5 juta di industri panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS) serta sekitar 2 juta di sektor konstruksi.

Pemerintah masih membahas rancangan peraturan presiden mengenai percepatan Program PLTS 100 GWp antarkementerian dan lembaga. Pemerintah tengah mempercepat harmonisasi aturan tersebut, sementara pelaksanaan tender proyek PLTS dalam program itu masih menunggu terbitnya perpres.

Baca juga: BKPM sebut PLTS jadi proyek yang paling diminati investor

Baca juga: Pemerintah: Regulasi percepatan PLTS 100 GWp masih dibahas antar-K/L

Baca juga: PLTS 100 GWp berpotensi ciptakan 5,52 juta pekerjaan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.