Menukar utang jadi masa depan pendidikan - ANTARA News Megapolitan

Jakarta (ANTARA) - Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 26 Juli terjadi ketika perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan.

Rupiah bergerak melemah hingga menembus kisaran Rp18.000 per dolar AS. Beban bunga utang dalam APBN 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun. Besarnya kewajiban itu membuat kenaikan biaya pinjaman dan pelemahan rupiah berpotensi mempersempit kemampuan pemerintah membiayai program prioritas.

Rasio utang Indonesia memang masih berada dalam batas yang secara makro dianggap terkendali. Namun, ukuran keberlanjutan fiskal tidak cukup hanya melihat rasio utang terhadap produk domestik bruto. Besarnya bunga, jatuh tempo, komposisi mata uang, dan kualitas penggunaan utang juga menentukan ruang yang tersisa untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Konteks inilah yang membuat pembahasan dalam Transforming Education Summit+4 atau TES+4 di Markas Besar UNESCO, Paris, pada 10 Juli sangat relevan bagi Indonesia. Forum tersebut membawa peringatan yang tidak nyaman: krisis pendidikan global semakin diperburuk oleh krisis pembiayaan.

UNESCO mencatat 113 negara dengan jumlah penduduk mencapai 6,1 miliar jiwa mengeluarkan biaya pelayanan utang lebih besar daripada belanja pendidikan. Bantuan internasional untuk pendidikan diproyeksikan turun hingga 30 persen antara 2023 dan 2027.

Sementara itu, negara berpendapatan rendah dan menengah-bawah menghadapi kesenjangan pembiayaan pendidikan sekitar 97 miliar dolar AS setiap tahun.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa transformasi pendidikan tidak mungkin hanya mengandalkan perubahan kurikulum, digitalisasi pembelajaran, atau kecerdasan artifisial. Semua gagasan itu membutuhkan guru yang kompeten, sekolah yang layak, listrik, internet, buku, laboratorium, serta anggaran yang berkelanjutan.

Karena itu, salah satu gagasan penting yang diperkenalkan kembali dalam TES+4 adalah mekanisme debt for education swap. Melalui skema ini, negara kreditur menghapus sebagian piutangnya dengan syarat negara debitur mengalokasikan dana dalam mata uang domestik untuk program pendidikan yang disepakati.

Indonesia bukan pendatang baru dalam diplomasi pertukaran utang. Jerman menjadi salah satu mitra awal Indonesia, yang dimotori oleh Bappenas dalam pelaksanaan debt-for-development swap. Kesepakatan pada Desember 2002 menghapus piutang Jerman senilai 25,6 juta euro.

Sebagai imbalannya, Indonesia menyediakan dana rupiah setara 12,8 juta euro untuk pelatihan guru serta pembangunan dan perlengkapan 511 pusat sumber belajar di 17 provinsi.

Kesepakatan berikutnya pada November 2004 menghapus utang sekitar 23 juta euro beserta bunganya. Indonesia kemudian menyediakan dana rupiah setara 11,5 juta euro untuk pembangunan 100 sekolah menengah pertama di sepuluh provinsi terpencil di Indonesia timur.

Skema serupa digunakan untuk rehabilitasi sekolah setelah gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah serta program beasiswa Indonesia–Jerman.

Jalur diplomasi

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah mempunyai jalur diplomasi, kapasitas kelembagaan, dan model pengawasan yang dapat dihidupkan kembali. Rekam jejak itu juga berlanjut di sektor kesehatan melalui program Debt2Health.

Konversi kewajiban kepada Jerman diarahkan untuk penanggulangan tuberkulosis dan malaria, penguatan diagnostik, serta peningkatan kapasitas produksi obat. Apabila utang dapat diubah menjadi investasi kesehatan, kenapa kita tidak membuka kembali untuk pendidikan?

Potensi mitranya juga tidak terbatas pada Jerman. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri pemerintah dalam kategori bantuan pembangunan resmi masih melibatkan sejumlah kreditur bilateral dan multilateral.

Indonesia dapat menjajaki konversi dengan Jepang, Prancis, Korea Selatan, Australia, maupun lembaga pembangunan multilateral. Program yang ditawarkan harus konkret dan sesuai kebutuhan nasional.

Kemitraan dengan Jepang dan Korea Selatan dapat diarahkan pada laboratorium sains, pendidikan teknologi, semikonduktor, dan peningkatan kompetensi guru matematika. Bersama Jerman, prioritas dapat diberikan pada revitalisasi pendidikan vokasi dan hubungan sekolah dengan industri. Dengan Prancis, kerja sama dapat membiayai pendidikan anak usia dini, literasi, bahasa, seni, dan kebudayaan.

Namun, debt swap bukan uang gratis dan bukan jalan pintas untuk menghapus seluruh kewajiban negara. Nilainya biasanya terbatas dibandingkan total utang. Proses negosiasinya juga panjang dan memerlukan kepercayaan antara kreditur dan debitur.

Karena itu, sedikitnya empat pengaman diperlukan. Dana hasil konversi harus bersifat tambahan terhadap anggaran pendidikan. Program harus mengikuti prioritas nasional, bukan berubah menjadi proyek titipan kreditur. Pengelolaan dana harus dapat diaudit secara terbuka.

Hasilnya juga perlu diukur berdasarkan perbaikan pembelajaran, kompetensi guru, akses kelompok rentan, dan kesiapan kerja.

Konstitusi memang mewajibkan negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen anggaran untuk pendidikan. Namun, persentase alokasi tidak dengan sendirinya menjamin mutu, efektivitas, dan kesinambungan pembiayaan.

Di tengah pelemahan rupiah, ketidakpastian moneter, pembayaran bunga yang besar, dan tekanan ekonomi global, Indonesia memerlukan sumber pembiayaan pendidikan yang lebih inovatif.

Menghidupkan kembali debt-for-education swap tidak berarti Indonesia gagal membayar utang. Sebaliknya, langkah tersebut dapat menjadi bentuk diplomasi pendidikan yang cerdas.

Kewajiban masa lalu dinegosiasikan menjadi investasi bagi masa depan. Utang yang hanya dibayar akan berhenti sebagai angka dalam pembukuan. Utang yang ditukar menjadi pendidikan dapat terus menghasilkan manfaat jauh setelah kewajiban tersebut berakhir.

*) I Gusti Agung Ketut Satrya Wibawa, Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO; Staf Pengajar Departemen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga

Pewarta: I Gusti Agung Ketut Satrya Wibawa *)
Uploader : Naryo

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.