Menteri PPN: Data akurat jadi dasar arah pembangunan NTT

Senin, 14 September 2026 22:06 WIB

Kupang (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar pemerintah menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi capaian pembangunan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“BPS itu seperti meteran pembangunan. Sebagaimana listrik membutuhkan meteran untuk mengukur pemakaian, pembangunan juga membutuhkan data yang akurat untuk mengukur capaian, menentukan arah dan mengevaluasi kebijakan,” katanya di Kupang, Senin.

Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Kantor BPS Provinsi NTT bersama Gubernur NTT Melki Laka Lena di Kupang.

Menurut Rachmat, peran BPS tidak hanya mencatat kondisi daerah melalui angka statistik, tetapi juga memberikan makna terhadap data tersebut agar dapat digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

Ia menilai NTT memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang besar karena struktur perekonomian daerah masih ditopang sektor pertanian. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian dinilai dapat memberikan dampak berganda terhadap sektor ekonomi lainnya.

Rachmat mencontohkan produktivitas jagung yang meningkat dari sekitar 2,6 ton menjadi empat ton per hektare. Menurut dia, peningkatan produktivitas tersebut jika dilakukan secara luas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NTT.

Selain produktivitas pertanian, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat hilirisasi komoditas lokal agar produk masyarakat memiliki nilai tambah. Hilirisasi tersebut tidak harus dimulai melalui industri berskala besar, tetapi dapat dilakukan melalui pengolahan sederhana.

“Tidak harus industri besar. Pengolahan ikan, daging, cokelat dan komoditas pertanian lainnya juga bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam pengendalian inflasi, Rachmat juga mendorong pemerintah memanfaatkan data BPS untuk menentukan intervensi yang lebih tepat. Ia mencontohkan fluktuasi harga ikan yang dapat diantisipasi melalui penguatan koperasi nelayan, penyediaan pabrik es, dan cold storage untuk menjaga pasokan.

Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan BPS menjadi salah satu mitra penting pemerintah daerah dalam membaca berbagai indikator pembangunan dan menentukan kebijakan.

“Data BPS menjadi penentu karena kami masih mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini agar mampu menyentuh bidang-bidang pembangunan yang paling strategis dan bisa mengungkit pembangunan,” katanya.

Melki mengatakan keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan mengharuskan pemerintah bekerja lebih tepat sasaran. Karena itu, data yang kredibel dibutuhkan untuk menentukan sektor dan wilayah yang memiliki daya ungkit terbesar terhadap pembangunan NTT.

“Sekarang datanya sudah jelas, BPS keluarkan bagus, kita kerjakan saja, jaga tren positifnya,” ujar Melki.

Ia mengatakan gempa Flores sempat memengaruhi arah pembangunan NTT, tetapi pemerintah tetap berupaya menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan kerja sama dengan BPS dan berbagai pemangku kepentingan.

Kepala BPS NTT Matamira B. Kale dalam pertemuan tersebut memaparkan sejumlah indikator pembangunan, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, struktur ekonomi, pertanian, pendidikan, industri pengolahan, dan kemiskinan.

Dari sisi struktur ekonomi, sektor pertanian masih menjadi salah satu kekuatan utama NTT dengan kontribusi sekitar 28-30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan produktivitas pertanian menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Matamira juga menyampaikan tingkat kemiskinan NTT terus menunjukkan tren penurunan dan berada pada angka 17,52 persen. Namun, keterbatasan sumber daya daerah membutuhkan terobosan pembangunan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.