Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengevaluasi realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026. Evaluasi dilakukan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk membahas capaian penyaluran, berbagai kendala di lapangan, serta langkah konkret untuk mencapai target 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun.
Rapat berlangsung di Ruang Menteri PKP, Lantai 21 Wisma Mandiri, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menuturkan, tujuan utama program perumahan adalah menyediakan hunian bagi rakyat. Ia mengapresiasi dukungan seluruh pihak, termasuk pengembang, perbankan, dan para konsumen, serta menegaskan pentingnya membangun kerja sama yang solid untuk mencapai tujuan tersebut.
“Tujuan kita adalah membangun perumahan bagi rakyat. Kita harus menjadi tim yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pengembang, perbankan, dan seluruh pihak yang telah bekerja sama. Kepada para konsumen, saya juga menerima dan menghargai setiap masukan yang disampaikan,” kata Ara.
BP Tapera melaporkan potensi permintaan (demand) penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 39.155 unit dan potensi pasokan (supply) sebanyak 27.443 unit. Potensi itu menjadi salah satu fokus dalam upaya mengoptimalkan penyaluran rumah subsidi hingga akhir tahun.
Selain itu, berdasarkan paparan BP Tapera, realisasi penyaluran KPR subsidi melalui skema FLPP per 9 Oktober 2026 mencapai 177.161 unit atau 50,62% dari target 350.000 unit. Capaian itu terdiri atas 177.140 unit rumah tapak dan 21 unit rumah susun.
Untuk mendukung pencapaian target, masing-masing deputi BP Tapera memaparkan rencana kegiatan pemasaran di wilayah tanggung jawabnya. Rencana tersebut disusun dengan mempertimbangkan target penyaluran dan potensi di setiap provinsi, serta mencakup langkah untuk memperluas jangkauan calon debitur dan meningkatkan realisasi akad KPR FLPP.
Setiap wilayah didorong memiliki target dan rencana tindak lanjut yang jelas, termasuk penentuan lokasi, bank penyalur, jadwal pelaksanaan, serta penanggung jawab. Melalui pembagian tugas yang terukur, potensi penyaluran di setiap daerah diharapkan dapat menjadi realisasi akad secara lebih optimal.
Selain itu, BP Tapera juga memperkuat strategi pemasaran melalui audiensi, sosialisasi, dan pembukaan open booth di instansi pemerintah, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta lembaga lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau calon debitur potensial, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program KPR Sejahtera FLPP, dan mendorong calon konsumen melanjutkan proses pengajuan pembiayaan hingga akad.