Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Amerika Serikat (Menkeu AS), Scott Bessent menuturkan, China adalah satu-satunya anggota G20 yang tidak menyetujui pernyataan bersama yang menyatakan arus ekspor murah yang terus-menerus dari ekonomi non-pasar merupakan hal yang tidak berkelanjutan.
"Anggota G20 lainnya akan mengambil tindakan dalam beberapa hari, minggu, atau bulan mendatang untuk mencapai penyelesaian atas ketidakseimbangan yang tidak berkelanjutan,” ujar Bessent, dikutip dari CNBC, Rabu (2/9/2026).
Pernyataan yang dirilis kemudian pada Selasa pekan ini oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat itu memuat catatan kaki yang merinci keberatan China terhadap sebuah paragraf di mana 19 anggota sepakat kalau negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan kebijakan dan praktik nonpasar yang memperparah ketidakseimbangan.
"Secara khusus, negara-negara dengan surplus eksternal yang berlebihan dan terus-menerus harus menghapus distorsi yang menghambat konsumsi domestik dan menyebabkan ketergantungan berlebih pada ekspor untuk pertumbuhan," bunyi paragraf tersebut.
Departemen Keuangan menyatakan China juga keberatan dengan paragraf yang mengungkapkan kekhawatiran mengenai gangguan pelayaran yang terus berlanjut di Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak yang secara efektif telah diblokir oleh Iran di tengah konflik dengan AS.
China juga menentang paragraf yang memuji "pengawasan ketidakseimbangan global" oleh Dana Moneter Internasional (IMF) serta paragraf yang secara khusus menyoroti "negara-negara yang memiliki utang luar negeri dalam jumlah signifikan kepada anggota G20."
Kedutaan Besar China di AS tidak segera menanggapi permintaan komentar dari CNBC terkait pernyataan Bessent mengenai komunike bersama tersebut.
"Saya berharap dapat mengumumkan komunike bersama yang disepakati secara bulat hari ini," kata Bessent dalam konferensi pers.
Ia juga menekankan, kesepakatan dari 19 anggota lainnya "menunjukkan betapa besarnya masalah ini."
Pernyataan ini muncul saat Bessent memimpin rencana pemerintahan Trump untuk melumpuhkan ekonomi Iran dengan mengancam mitra bisnisnya melalui sanksi sekunder, sebuah langkah yang dijuluki "Operasi Economic Outcast" (Pengucilan Ekonomi).