Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Belum ada penjelasan resmi dari Istana terkait alasan Prabowo mengganti Purbaya dari posisi menteri keuangan, tetapi sejumlah spekulasi terkait reshuffle ini bermunculan.
Suahasil setelah resmi dilantik di Istana Merdeka pada Senin (14/9) mengaku telah mendapat arahan khusus dari Prabowo terkait tugas barunya. Ia diminta menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, serta memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3%.
"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," kata Suahasil.
Menurut dia, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus tetap sehat agar dapat menjalankan berbagai program prioritas pemerintah. Pengelolaan APBN juga harus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku ekonomi, sekaligus mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
"Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya," ujarnya.
Suahasil menegaskan pergantian menteri keuangan tidak mengubah arah pengelolaan keuangan negara secara mendasar. Pemerintah akan tetap menjalankan efisiensi anggaran dengan memastikan setiap belanja menghasilkan keluaran yang maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Menurut saya ini bukan perubahan, ini adalah kelanjutan saja. Teman-teman juga tahu saya selama ini juga di dalam Kementerian Keuangan," kata Suahasil menanggapi perhatian pasar terhadap pergantian Menteri Keuangan.
Masalah Koordinasi Internal
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai terdapat sejumlah persoalan yang dapat menjadi latar belakang pergantian Purbaya.
Menurut Bhima, salah satu persoalan tersebut adalah masalah koordinasi antara Purbaya dan jajaran Kementerian Keuangan yang dinilainya sudah cukup parah.
"Ada masalah koordinasi yang sudah parah antara Purbaya dan timnya di Kemenkeu. Salah satunya soal restitusi pajak yang ditahan, dan masalah pengelolaan anggaran negara," kata Bhima.
Bhima mengatakan, persoalan tersebut juga berkaitan dengan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengelolaan kebijakan fiskal, khususnya perpajakan.
Ia menilai ketidakpercayaan atau distrust tidak lagi hanya berada di level pelaku usaha dan publik, tetapi mulai merambah ke berbagai lini seiring dengan upaya pemerintah mengejar penerimaan negara hingga akhir tahun.
"Distrust bukan hanya di level pelaku usaha dan publik soal perpajakan, tapi sudah mengarah pada perburuan di semua lini untuk mendorong penerimaan sampai akhir tahun," ujarnya.
Menurut Bhima, sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan juga menimbulkan kebingungan karena dinilai tidak disertai kajian dan transparansi yang memadai.
Selain persoalan penerimaan, Bhima menyoroti pengelolaan anggaran dan hubungan antara Kementerian Keuangan dengan program-program prioritas Presiden Prabowo.
Menurut dia, menteri keuangan seharusnya dapat mengendalikan belanja yang belum menjadi prioritas, terutama di tengah berbagai tekanan terhadap keuangan negara.
"Soal anggaran sengkarut program prioritas presiden dengan Menkeu. Harusnya dari awal Purbaya bisa rem belanja yang belum prioritas, apalagi menghadapi bencana beruntun. Tapi Purbaya juga lemah," tutur Bhima.
Ia secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang dinilainya menjadi beban APBN dan perlu diatur secara ketat.
"MBG sampai Kopdes ini kunci beban APBN yang harus diatur ketat," katanya.
Bhima menilai tantangan Suahasil sebagai Menteri Keuangan baru adalah menjaga kredibilitas fiskal sekaligus mengendalikan tekanan terhadap APBN.