Oleh: Mohamad Bijaksana Junerosano (Founder Greeneration Group dan CEO Waste4Change).

REPUBLIKA.CO.ID, Awal September lalu, saya berdiri di sebuah lahan seluas 40 hektare di Kota Indore, India. Delapan tahun sebelumnya, tempat itu merupakan lokasi penumpukan sampah terbuka (open dumping) setinggi belasan meter. Sekitar 1,3 juta ton sampah menumpuk selama lima dekade, mencemari air tanah, dan terbakar dengan sendirinya saat musim kemarau. Namun, hari itu saya menyaksikan hamparan hijau, pabrik biogas, dan fasilitas daur ulang berdiri di atasnya.

Yang membuat saya lama terdiam bukan pemandangannya, melainkan durasi pemulihannya. Bagaimana gunungan sampah itu bisa dibereskan dalam waktu kurang dari dua tahun?

Selama dua dekade bekerja di sektor persampahan Indonesia, saya sering mendengar kalimat yang sama di ruang-ruang rapat: masalah sampah terlalu kompleks, membutuhkan waktu panjang, memerlukan anggaran besar, serta membutuhkan kesadaran masyarakat yang belum terbangun. Indore membuat saya mempertanyakan seluruh kalimat itu.

Mengapa harus Indore?

Pejabat kita memilih belajar tentang solusi sampah ke Jerman, Denmark, Jepang, atau Singapura. Masalahnya, kesenjangan (gap) antara Indonesia dan negara-negara tersebut bukan sekadar soal teknologi, melainkan juga pendapatan per kapita, kapasitas fiskal, serta perbedaan budaya dan birokrasi. Sepulang dari sana, kita akhirnya menemukan banyak jalan buntu dalam penerapannya di Indonesia karena solusi tersebut memang tidak cocok dengan konteks Indonesia.

Berbeda dengan Indore, produk domestik bruto per kapita mereka justru berada di bawah Indonesia. Birokrasinya kompleks, politiknya dinamis, dan persoalan sektor informal persampahannya sama peliknya dengan Indonesia. Indore sendiri berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa, sebanding dengan kota-kota besar kita.

Pada 2016, Indore berada di peringkat ke-25 dalam survei kebersihan nasional Swachh Survekshan. Setahun kemudian, Indore menjadi nomor satu dan bertahan di posisi itu selama delapan tahun berturut-turut hingga 2025. Bukan melalui teknologi mahal, melainkan melalui cara kerja.

Yang mereka lakukan setiap hari

Saya bertanya langsung kepada Syed Asad Ali Warsi, konsultan yang merancang arsitektur teknis transformasi tersebut: apa sebenarnya yang Anda dan tim kerjakan setiap hari?

Jawabannya sederhana sekaligus berat. Wali Kota, Komisaris Kota selaku kepala eksekutif, dan tim ahli berkumpul hampir setiap hari, mulai pukul enam hingga sembilan pagi, kemudian dilanjutkan pada pukul enam hingga sembilan malam.

Bukan rapat bulanan atau seminar tahunan. Sekitar enam jam sehari selama tiga tahun pertama, mereka membahas perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pemecahan berbagai hambatan di lapangan. Mereka juga berkeliling dan berdialog dengan warga serta melakukan berbagai kegiatan lainnya.

Yang dilakukan Indore bukan sekadar komitmen di atas kertas. Inilah dedikasi dan tekad yang dibayar dengan waktu istirahat mereka sendiri.

Urutan yang selama ini kita balik

Pelajaran teknis terpenting dari Indore adalah urutannya. Di sinilah banyak daerah kita keliru.

Indore tidak memulai dengan membangun fasilitas pengolahan. Mereka memulai dengan perencanaan menyeluruh dan target menghapus seluruh tempat sampah publik, kontainer, serta tempat penampungan sementara di seluruh kota. Sebab, titik-titik itulah yang menjadi sumber kekumuhan dan tempat sampah bercampur kembali.

Sebagai gantinya, sampah dijemput dari setiap rumah. Layanan pengumpulan dari pintu ke pintu (door to door) mencapai hampir 100 persen hanya dalam waktu sekitar satu tahun.

Baru setelah warga merasakan layanan yang andal, pemilahan diwajibkan. Sekitar 800 kendaraan pengangkut masing-masing disertai seorang relawan yang mengedukasi dan mengingatkan warga setiap hari. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, sekitar 95 persen warga tertib memilah sampah dari rumah.

Hanya setelah pasokan sampah terpilah terjamin, investor masuk untuk membangun fasilitas pengolahan. Pabrik biogas berkapasitas 550 ton per hari dan fasilitas pemilahan sampah kering berkapasitas 400 ton per hari dibangun sepenuhnya dengan modal swasta. Pemerintah kota tidak membayar biaya pengolahan. Justru sebaliknya, perusahaan membayar royalti kepada kota.

Kita sering melakukan hal sebaliknya: bergegas membangun fasilitas pengolahan bernilai puluhan miliar rupiah, sementara sampah dari sumbernya masih bercampur. Fasilitas mahal yang diberi bahan baku berupa sampah tercampur akan bekerja jauh di bawah kapasitas atau berhenti sama sekali. Yang terjadi, kita membangun mesin sebelum membereskan bahan bakunya.

Kepercayaan sebagai fondasi pembiayaan

Satu temuan yang paling menjawab kekhawatiran soal biaya adalah tingkat pembayaran retribusi sampah di Indore. Sebelum transformasi, retribusi sampah hanya terkumpul sekitar 25 persen. Kini, sekitar 95 persen warga membayar dengan tertib.

Tarifnya tidak diturunkan. Yang berubah adalah kualitas layanannya. Warga bersedia membayar karena melihat buktinya setiap pagi di depan rumah mereka.

Pemerintah kota berani mengeluarkan modal besar pada tahap awal untuk membenahi manajemen, armada, edukasi, dan sistem pemantauan digital. Kepercayaan publik yang kemudian tumbuh mengembalikan investasi itu dalam bentuk kepatuhan membayar.

Ini membalik logika yang lazim kita gunakan. Kita sering menunggu, bahkan berharap warga tertib membayar sebelum memperbaiki layanan. Indore membuktikan bahwa urutannya harus dibalik.

Satu hal yang tidak bisa diadopsi

Banyak inspirasi dari Indore yang bisa kita tiru, mulai dari pemilahan enam kategori, pemantauan armada berbasis satelit, aplikasi pengaduan dengan tenggat penyelesaian 24 jam, hingga pemulihan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) lama. Semuanya bersifat teknis dan tidak ada yang mustahil bagi Indonesia.

Namun, ada satu hal yang tidak bisa diadopsi begitu saja, yakni keberanian kepemimpinan untuk tidak setengah-setengah. Di Indore, tiga kekuatan bergerak serentak: kepala eksekutif yang menjalankan program tanpa kompromi, kekuatan politik yang mengamankan dukungan anggaran sekaligus menahan diri untuk tidak mengganggu jalannya pelaksanaan, serta pakar dan organisasi masyarakat yang dilibatkan sebagai perancang, bukan sekadar pelengkap seremonial.

Di banyak daerah kita, tiga kekuatan ini justru saling menunggu atau berjalan sendiri-sendiri. Eksekutif menunggu anggaran disetujui, legislatif menunggu program terbukti populer, dan masyarakat sipil menunggu diundang. Sementara itu, truk sampah tetap berjalan menuju tempat pembuangan akhir yang sudah melampaui kapasitas.

Tiga tahun

Sebuah forum warga di Bandung telah mengadvokasi isu ini sejak 2014. Sudah 12 tahun berlalu dan mayoritas sampah kota masih berakhir di tempat pembuangan terbuka. Pola serupa terjadi di banyak daerah. Dokumen perencanaan tersusun rapi, forum digelar berulang, dan diskusi tiada henti, tetapi keadaan di lapangan tidak berubah.

Setelah dua belas tahun edukasi, keliru jika kita menyimpulkan bahwa masyarakat belum sadar. Yang belum terjadi adalah kepemimpinan yang bekerja dengan tenggat yang mengikat.

Karena itu, saya mengusulkan hal yang sangat sederhana bagi kepala daerah mana pun yang serius: tetapkan tenggat tiga tahun, umumkan secara terbuka, dan tunjuk satu penanggung jawab dengan kewenangan penuh atas anggaran dan penegakan aturan. Minta pula seluruh kekuatan politik di daerah sepakat untuk tidak menjadikan kebijakan tegas persampahan sebagai bahan pertarungan politik selama periode tersebut.

Indore membuktikan bahwa masalah sampah dapat dituntaskan dalam tiga tahun dengan sumber daya yang lebih terbatas daripada yang kita miliki hari ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu, melainkan apakah kita bersedia.