AKURAT.CO Pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan diminta menangani secara serius dan maksimal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Karhutla juga dinilai sudah bisa dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, karena terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan wilayah lainnya. Sehingga penanganannya membutuhkan langkah yang jauh lebih serius, terkoordinasi, dan berskala nasional.
Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, mengatakan karhutla yang terjadi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan karena mengancam kesehatan, keselamatan, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Baca Juga: KLH Segel 21 Perusahaan Terkait Karhutla, 30 Persen Lakukan Pelanggaran Berulang
"Persoalannya sudah sangat serius dan negara harus hadir secara maksimal. Karhutla harus ditetapkan sebagai bencana nasional," ujar Daniel dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).
Dia menilai, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kepungan asap. Paparan asap karhutla dapat mengganggu pernapasan, dan membuat masyarakat kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kondisi tersebut menjadi semakin memprihatinkan ketika masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak, harus menghirup udara yang tercemar dalam waktu berkepanjangan.
Daniel mengatakan, bencana karhutla harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk meningkatkan seluruh upaya penanganan. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri dampak bencana yang terjadi dalam waktu berkepanjangan.
"Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi seperti ini. Segala kemampuan pemerintah harus dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi korban," tegasnya.
Baca Juga: Ancaman Karhutla Bisa Memuncak pada 2027, Segerakan Mitigasi Sejak Dini
Selain persoalan kesehatan, Daniel menyoroti dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, kepungan asap membuat masyarakat kesulitan beraktivitas secara normal.
"Mobilitas terganggu, kegiatan usaha ikut terdampak, dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di luar rumah berpotensi kehilangan pendapatan," tutur dia.
Karena itu, Daniel meminta pemerintah melihat penanganan karhutla secara menyeluruh. Dia mendorong tim gabungan terus melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, hingga kegiatan pencegahan dan pengendalian di wilayah prioritas.