Magelang jalankan program unggulan hunian nyaman

Senin, 24 Agustus 2026 22:57 WIB

salah satu rumah susun di Kota Magelang. ANTARA/HO-Bagian Prokompim Kota Magelang

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah menjalankan program unggulan hunian nyaman bagi masyarakat yang menjadi bagian dari pembangunan daerah periode 2025-2030.

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono di Magelang, Senin, mengatakan persoalan hunian tidak dapat diselesaikan dengan satu jenis kebijakan, intervensi pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Bagi warga yang belum memiliki rumah, kebutuhannya berbeda dengan warga yang sudah memiliki rumah, tetapi kondisinya tidak layak. Karena itu, pemerintah hadir dengan solusi yang tepat sasaran," katanya.

Persoalan perumahan masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Magelang. Data sektor perumahan tahun 2025 mencatat sebanyak 3.010 rumah tangga mengalami backlog kepemilikan rumah, sementara 1.437 unit rumah mengalami backlog kelayakan.

Ia menuturkan program ini diwujudkan melalui tiga pendekatan, yakni penyediaan hunian sewa, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), serta pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang Handini Rahayu menambahkan data menjadi dasar penting dalam menentukan arah dan bentuk intervensi pembangunan perumahan.

"Data menjadi pijakan untuk memetakan persoalan sekaligus menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Magelang adalah menyediakan hunian sewa bagi warga yang belum mampu memiliki rumah. Saat ini, Kota Magelang memiliki tiga rumah susun dan dua klaster rumah deret sewa.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang Bowo Adrianto mengatakan penyediaan hunian sewa menjadi salah satu solusi atas keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak, terutama di tengah karakter Kota Magelang sebagai wilayah perkotaan dengan lahan terbatas.

"Tidak semua persoalan perumahan harus dijawab dengan pembangunan rumah baru. Hunian sewa menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak dan terjangkau," katanya.

Selain menyediakan hunian sewa, Pemkot Magelang juga menangani rumah tidak layak huni melalui program peningkatan kualitas RTLH. Bantuan bersumber dari APBD sebesar Rp15 juta per unit, terdiri atas Rp12 juta untuk material dan Rp3 juta untuk upah tukang.

Dalam kurun 2022-2023, sebanyak 1.066 unit RTLH telah ditangani. Pada 2025, pemerintah merencanakan penanganan tambahan 138 unit, sehingga target kumulatif penanganan pada periode 2022-2025 mencapai 1.204 unit rumah.

"Penanganan RTLH kami arahkan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.