Listrik Kalimantan Masih Padam, Prabowo Perintahkan Bahlil Turun Tangan

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui masih ada pemadaman listrik di sejumlah titik di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bahlil segera mengambil langkah terukur bersama PLN.

Hal itu disampaikan Bahlil seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 Agustus.

“Di dalam pembahasan itu salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, persoalan listrik,” kata Bahlil.

Ia mengatakan pemerintah harus mengakui masih ada gangguan layanan listrik, terutama di beberapa wilayah Kalimantan.

“Yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik,” ujarnya.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo meminta persoalan itu segera ditangani. Kementerian ESDM diminta berkoordinasi dengan PLN agar pemadaman tidak berlarut.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik,” kata Bahlil.

BACA JUGA:

Bahlil menyebut informasi awal dari PLN menunjukkan pemadaman di Kalimantan bukan disebabkan kekurangan energi. Masalahnya disebut terkait pemeliharaan.

“Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya enggak ada masalah,” katanya.

Ia mengatakan pemeliharaan itu juga berkaitan dengan jaringan induk. Namun, Bahlil belum memerinci titik wilayah yang terdampak ataupun jumlah pelanggan yang mengalami pemadaman.

“Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa, konon cerita dari PLN bahwa terkait dengan jaringan induk juga. Tapi kami akan selesaikan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Selain listrik, rapat terbatas juga membahas perkembangan harga minyak dunia yang masih bergerak dinamis. Bahlil mengatakan Presiden Prabowo memberi arahan agar harga BBM subsidi tidak dinaikkan.

“Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan,” kata Bahlil.

Namun, pemerintah membuka ruang penyesuaian harga BBM nonsubsidi jika harga minyak mentah Indonesia atau ICP turun.

“Tetapi kalau memang harga ICP dunia turun, kita yang nonsubsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan,” ujarnya.

Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi kepada Presiden Prabowo. Pembahasan itu menyangkut sejumlah perusahaan nasional yang mendapat perpanjangan status dari PKP2B menjadi IUPK.

PKP2B adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Sementara IUPK adalah izin usaha pertambangan khusus.

Menurut Bahlil, salah satu kewajiban perusahaan yang mendapat perpanjangan itu adalah menjalankan hilirisasi.

Ia mengatakan Presiden Prabowo meminta kewajiban tersebut dijalankan sesuai aturan. Jika ada perusahaan yang tidak patuh, pemerintah diminta mengambil langkah terukur.

“Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan. Kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur,” kata Bahlil.

Bahlil menyebut langkah itu harus sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.