Legislator minta tambahan anggaran BSN untuk sertifikasi UMKM - ANTARA News Jawa Timur

standardisasi ini penting untuk meningkatkan kualitas produk, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjamin keselamatan dan keamanan konsumen.

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono mendorong penambahan anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) guna memperluas sertifikasi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi meningkatkan kualitas produk sekaligus menjamin keselamatan konsumen.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI ini, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam memperluas sosialisasi dan sertifikasi produk UMKM.

"Saya meminta anggaran BSN tidak dikurangi, bahkan ditambah agar jangkauan layanan standardisasi semakin luas," kata Bambang dalam sosialisasi standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi UMKM, di Surabaya, Jumat.

Menurutnya, standardisasi ini penting untuk meningkatkan kualitas produk, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjamin keselamatan dan keamanan konsumen.

Dari sekitar 67 juta UMKM di Indonesia, produk yang telah tersertifikasi standardisasi nasional disebut masih kurang dari satu persen.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi BSN untuk memperluas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Ia mencontohkan, Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sekitar 43 juta jiwa dan hampir lima juta UMKM. Namun, menurut dia, jumlah petugas BSN yang melayani wilayah tersebut hanya tiga orang.

Bambang menegaskan, standardisasi tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membantu pelaku UMKM meningkatkan kepercayaan pasar, menjaga keberlangsungan usaha, dan memperkuat akses pembiayaan.

Ia menyebut UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja, sehingga keberlangsungan sektor tersebut perlu didukung.

Sementara itu, Analis Standardisasi Ahli Muda BSN Nandita Harmina mengatakan sosialisasi SNI dilakukan bersama Komisi VII DPR RI untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat standardisasi.

“Kami berharap semakin banyak produk pelaku usaha yang menerapkan SNI, sehingga UMKM naik kelas, lapangan kerja bertambah, dan konsumen semakin terlindungi,” ujarnya.

Nandita menambahkan, BSN tetap melakukan sosialisasi melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, kantor perwakilan, serta webinar agar informasi standardisasi menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.